Anggota Dewan di Lobar Minta Keberadaan Retail Modern Dievaluasi

Giri Menang (Suara NTB) – Keberadaan retail modern di wilayah Lombok Barat begitu menjamur, bahkan sudah merambah ke pelosok sehingga dikhawatirkan mengancam ekonomi masyarakat kecil khususnya para pedagang. Kalangan DPRD Lobar pun meminta Pemda mengevaluasi bahkan menghentikan izin pembangunan retail modern.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah kepada wartawan kermarin. Diakuinya, jumlah retail modern di Lobar melebihi batas di dalam Perbup. Sesuai Perbup, jumlah di seluruh daerah Lobar sebanyak 40 unit. “Tapi saat ini sudah menjamur di Desa Midang Gunungsari ada tiga sampai empat, itu baru satu desa lho. Belum lagi di desa lain, dan ini dibangun sampai ke pelosok. Ini kan akan “membunuh” ekonomi masyarakat kecil,” tegas Nur Hidayah.

Iklan

Ditegaskan, sesuai Perbup terbaru yang dikeluarkan Pemda batasan jumlah retail modern sebanyak 40 unit saja. 40 unit ini jelasnya untuk semua retail modern, tidak terbatas pada retail tertentu saja. Namun kondisi di lapangan jumlah retail modern ini begitu menjamur melebihi batasan jumlah sesuai perbup tersebut.

Kondisi ini jelasnya, harus jadi perhatian serius bagi Pemda. Di tengah upaya menekan kemiskinan, justru memberi peluang kemiskinan bertambah melalui penambahan retail modern. Menurut politisi perempuan asal Gunungsari ini, keberadaan retail modern ini justru menyulitkan pedagang kecil untuk berkembang. Pasalnya mereka kalah bersaing dengan retail modern tersebut, sementara retail ini dibangun di lokasi pusat perekonomian pedagang kecil.

Akibatnya, pedagang kecil yang notabene masih miskin karena berpenghasilan rendah bakal semakin sulit. Pasalnya, pedagang kecil yang tadinya menjadi plihan utama bagi masyarakat membeli barang keperluan, namun akibat adanya retil modern justru masyarakat beralih membeli barang di retail modern.

Menurutnya dampak yang diterima ini tak sebanding dengan pemasukan dari retail ini ke daerah. Sebab pihak pengelola retail hanya memberikan CSR  ke desa dimana lokasi dibangun dan mengangkat beberapa warga sekitar menjadi karyawan. Namun dampak lebih luas justru masyarakat yang terkena.  Warung-warung kecil akan mati, “pedagang kecil akan mati, karena tak mungkinlah bisa bersaing dengan retail (pasar modern)” jelasnya. Karena itulah, ia meminta agar pemda mengevaluasi perizinan retail modern. Bahkan ia meminta agar Pemda menghentikan penerbitan izin untuk retail modern.

Menanggapi hal ini, Kadis Perindag Lobar, Agus Gunawan menyatakan, pihaknya telah menerbitkan Perbup terbaru terkait retail modern. Ia mengakui, dulu memang ada pembatasan namun berkembang terus sesuai Perbup. Namun pihaknya tetap mengendalikan melalui peraturan teknis, sesuai aturan jarak retail modern harus 500 meter dari pasar dan harus merekrut tenaga lokal.

“Bahkan kami mewajibkan mereka menampung 30 persen produk UKM di Lobar dan wajib tahun membuat display untuk produk lokal,” tegasnya. Pihaknya mengharuskan agar disana ditulis juga ayo pakai produk Lobar.

Terkait instruksi provinsi untuk mengendalikan pasar modern ini, pihaknya sudah melakukan hal itu. Asumsi terkait keberadaan pasar modern yang dituding menambah ketimpangan ekonomi, menurutnya hal itu belum dapat dipastikan. Pihaknya berupaya melindungi pegadang kecil agar tidak tergerus, melalui kebijakan per kecamatan dan per desa. Ada beberapa kebijakannya, diantaranya harus ada HO dan IMB, rekrut tenaga lokal dan menampung produk UKM serta mengarahkan CSR terhadap pedagang kecil.  (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here