Anggota Dewan Desak Pemprov Segera Naikkan Tunjangan Perumahan

Mataram (Suarantb.com) – Hasrat anggota DPRD NTB untuk menaikkan tunjangan perumahan tampaknya memang sulit dibendung. Meskipun Pemprov NTB terkena penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 161 miliar lebih yang berimplikasi terhadap pemangkasan anggaran SKPD, namun para wakil rakyat yang duduk di Udayana ini tetap mendesak eksekutif segera menaikkan tunjangan perumahan tersebut.

Menurut mereka, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD NTB bukan berasal dari DAU melainkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, anggota DPRD menyatakan tidak ada alasan Pemprov untuk tidak segera merealisasikan hal tersebut.

Iklan

Kepada suarantb.com, Jumat 2 September 2016, Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Wahidin H M. Noer mengatakan bagaimanapun kondisinya, tunjangan perumahan anggota Dewan harus tetap dan segera direalisasikan. Karena tidak memiliki sangkut paut dengan penundaan DAU oleh pemerintah Pusat. “Tunjangan perumahan itu sumbernya bukan dari DAU tapi dari PAD,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Busrah Hasan. Ia bahkan meminta masyarakat jangan terlalu menyudutkan anggota Dewan lantaran meminta kenaikan tunjangan perumahan. Ia mengatakan kenaikan tunjangan perumahan Dewan sudah selayaknya terjadi.

Menurutnya, tunjangan perumahan tersebut merupakan hal yang tidak bersangkut paut dengan kebijakan penundaan transfer anggaran oleh Kementrian Keuangan.”Karena bukan dari PMK. Tunjangan itu dari PAD,” ujarnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here