Anggaran Terbatas, Hanya 254 Sekolah/Madrasah Bisa Diakreditasi

Syamsul Hadi. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB)  – Provinsi NTB hanya mendapatkan kuota 254 sekolah/madrasah yang akan diakreditasi di tahun 2021. Hal itu terjadi karena terbatasnya anggaran untuk proses akreditasi dari pemerintah pusat pada tahun 2021 ini.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 3 Maret 2021 menyampaikan, Provinsi NTB mendapat kuota sekolah/madrasah yang akan diakreditasi sebanyak 254 sekolah/madrasah di tahun 2021 ini. Dengan rincian, jumlah sekolah yang akan divisitasi secara daring sebanyak 150 sekolah/madrasah, dan yang divisitasi secara luring sebanyak 104 sekolah/madrasah.

Iklan

Ia mengungkapkan, dari data yang dimiliki piihaknya, sekolah yang berpotensi divisitasi untuk akreditasi sekitar 2.880 sekolah/madrasah, baik untuk akreditasi pertama kali atau re-akreditasi. Namun, karena keterbatasan anggaran, maka Provinsi NTB hanya mendapatkan kuota 254 sekolah/madrasah.

“Kalau secara nasional itu seharusnya potensi diakreditasi sekitar 50-an ribu sekolah/madrasah, tetapi karena diberikan kuota hanya 10 ribu se-Indonesia, NTB hanya dapat 254, itu karena keterbatasan anggaran, dulunya bisa dapat kuota 1000-an sekolah di NTB,” ungkap Syamsul yang baru menjabat Ketua BAN S/M Provinsi NTB di bulan Januari 2021.

Namun demikian, ia menyebutkan, pihak sekolah yang harus melakukan akreditasi ulang atau habis masa berlaku akreditasi tidak perlu terlalu risau. Karena, saat ini pola akreditasi berbeda dengan sebelumnya. BAN-S/M telah mengagendakan otomasi akreditasi yaitu perpanjangan masa berlaku sertifikat akreditasi secara otomatis melalui  Dashboard Assessment. Data yang menjadi acuan yaitu data Dapodik untuk sekolah dan EMIS untuk madrasah.

“Nanti ada sistem dashboard monitoring dari pusat, jika kinerja sekolah itu tetap, nilai akreditasinya akan tetap, kalau menurun itu jadi prioritas akreditasi,” ujarnya.

Ke depan, visitasi akreditasi akan dilakukan untuk sekolah/madrasah baru yang belum pernah diakreditasi, sekolah/madrasah yang berdasarkan Dashboard Evaluation terjadi penurunan, dan berdasarkan laporan masyarakat yang telah diverifikasi, sekolah/madrasah tertentu memiliki masalah tertentu menyangkut kinerjanya. Serta, sekolah/madrasah yang menginginkan peringkat lebih tinggi, karena merasa sudah terjadi perkembangan atau kemajuan di sekolah tersebut.

“Misalnya sekolah itu dapat akreditasi B, tapi dari pemantauan itu (melalui dashboard assessment) kinerja menurun, tidak diperpanjang, kalau diperpanjang, tidak linier dengan kinerja dan hasil akreditasi. Demikian juga justru misalnya sebelumnya dapat akreditasi B, tapi kinerjanya menurut masyarakat layak A, kami visitasi, mungkin bisa meraih A,” jelas Syamsul.

Instrumen akreditasi pada tahun 202 hampir sama dengan instrumen tahun 2020, dengan beberapa revisi. Pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada semua sekolah, agar semua sekolah yang diakreditasi memahami instrumen dan menyiapkan segala sesuatunya.

Syamsul juga mengungkapkan, tahun 2020 ada bagian yang tidak bisa dilihat secara daring, hal itu menyulitkan asesor untuk melihat keontentikan dokumen. Menurutnya hal itu menjadi salah satu kelemahan akreditasi secara daring.

“Harapan pusat sebenarnya visitasi untuk akreditasi secara luring, tapi kondisi kita tidak boleh saat itu, dan ketentuan jumlah kuota daring dan luring ada di pemerintah pusat, kami mendata mana sekolah/madrasah yang layak,” jelasnya.

Ada sedikit perubahan instrumen akreditasi dibandingkan sebelumnya. Tahun lalu semua standar nasional pendidikan divisitasi. Kalau saat ini beberapa standar pendidikan, di antaranya sarana dan prasarana, pembiayaan, termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan tidak divisitasi karena sudah terintegrasi di Dapodik dan EMIS.  “Kalau sekarang yang divisitasi di antaranya mutu lulusan, mutu guru, mutu proses, kemudian mutu manajemen yang dikelola kepala sekolah,” jelas Syamsul. (ron)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional