Anggaran Studi Kelayakan Jembatan Lombok-Sumbawa akan Masuk APBD-P

Ridwan Syah (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan proyek jembatan Lombok-Sumbawa ditargetkan dapat masuk dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan FS proyek tersebut yang disebut mencapai Rp12 miliar

‘’Ini proyek besar. Banyak aspek yang akan menjadi daya dukung terhadap perwujudan jembatan itu,” ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, Selasa, 11 Februari 2020 di Mataram.

Iklan

Berdasarkan kajian pra-FS saja, proyek jembatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp1 triliun per Km. ‘’Kalau sampai 16 Km, berarti kita butuh Rp16 triliun kotornya. Itu biaya yang besar,” sambungnya.

Dengan masuknya, anggaran pembiayaan pada APBD Perubahan pada Juli-Agustus mendatang, diharapkan proses FS dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Sehingga 2021 mendatang hasil dari FS dapat ditawarkan kepada pihak ketiga, yaitu investor luar ataupun dalam negeri.

Pemprov NTB sendiri dalam waktu dekat akan mengundang kembali Pemda KSB dan konsultan yang telah ditunjuk untuk berkoordinasi. Khususnya untuk menentukan secara lebih rinci jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan FS serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.

Menurut Ridwan, pemerintah daerah saat ini optimis jembatan sepanjan 16,5 Km tersebut akan terwujud. Khususnya setelah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menekankan bahwa proyek tersebut merupakan salah satu target untuk meningkatkan perekonomian di kedua pulau.

“Pak Gubernur berharap ini (terwujud) sesegera mungkin. Pernyataan beliau agar program ini bisa diwujudkan, tapi ini memang sulit. Ini bukan program 1-2 tahun,” ujar Ridwan.

Diterangkan Ridwan, Pemprov NTB sampai saat ini mempertimbangkan beberapa mekanisme pembiayaan, khususnya untuk FS. Diantaranya sharing pembiayaan yang bisa dilakukan oleh Pemda Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mendanai kebutuhan Rp12 miliar tersebut.

Selain itu, dipertimbangkan juga pelibatan pihak swasta sebagai alternatif lainnya. Namun hal tersebut diakui membutuhkan beberapa kompensasi. ‘’Tidak mungkin mereka hanya membangun jembatan kemudian menjual tiket seperti tol. Itu return investment-nya akan lama,’’ ujar Ridwan.

Untuk itu pemerintah disebut perlu mempertimbangkan program investasi khusus bagi investor yang tertarik melakukan pengerjaan jembatan Lombok-Sumbawa. Terutama selama proses FS berjalan.

Beberapa hal yang disebut dapat menjadi daya tarik bagi investor adalah pengembangan wisata di beberapa pulau kecil yang ada, baik di sekitar Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Khususnya mengikuti potensi kunjungan wisatawan ke Pulau Sumbawa setelah jembatan tersebut terwujud sebagai jalur transportasi utama.

‘’Kalau transportasi bagus, kunjungan ke Sumbawa akan besar. Pariwisata akan maju. Kita perlu juga bisa menawarkan semacam kompesasi memudahkan izin, memberikan hak mereka (investor, Red) untuk mengelola destinasi yang mereka minati,’’ ujar Ridwan.

Menurutnya, sampai saat ini Korea dan Jepang menjadi dua negara yang memiliki kemungkinan untuk berinvestasi pada proyek jembatan tersebut. Dimana Pemda KSB sendiri telah menjalin kerjasama dengan Korindo Group selaku perwakilan investor asal Korea Selatan (Korsel) di Indonesia. “Kalaupun itu jadi nanti, hasil FS yang akan kita jual ke luar, untuk investor dalam negeri maupun luar negeri,” pungkasnya. (bay)