Anggaran Pilkada NTB 2018 Meningkat 70 Persen

Mataram (suarantb.com) – KPU NTB memperkirakan, kebutuhan anggaran Pilkada 2018 mendatang akan meningkat sebesar 70 persen jika dibandingkan Pilkada 2013 lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP disela-sela  pembahasan anggaran dengan KPU kabupaten/kota se-NTB di Kantor KPU NTB, di Mataram, Selasa 27 Juli 2016.

“Hampir kira-kira 70 persen lah peningkatannya  dibandingkan Pilkada 2013,” sebut Aksar. Mengenai besarannya, Aksar mengatakan belum diputuskan. Mengingat adanya beberapa perubahan dalam UU Pemilu yang berpengaruh besar terhadap  besaran kebutuhan anggaran Pilkada 2018. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap pengkajian.

Iklan

“Terkait yang penganggaran masih belum final tentang besaran anggaran. Karena kita masih mengkaji beberapa perubahan UU yang berimplikasi terhadap anggaran,” jelasnya.

Aksar menjelaskan sejumlah peraturan yang menjadi dasar perubahan anggaran Pilkada 2018. Diantaranya, surat Menteri Keuangan nomor S-118/MK.02/2016 tentang penetapan standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum legsilatif dan kepala daerah. Kemudian Keputusan KPU Nomor 43 tahun 2016 tentang honorarium untuk kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Serta Keputusan KPU Nomor  44 tahun 2016 tentang petunjuk tekhnis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksana pemilukada.

Porsi terbanyak penyerapan anggaran Pilkada 2018 ada tiga poin, yakni honorarium penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa/kelurahan (PPS) mencapai 40,9  persen. “Kalau misalkan total anggarannya nanti Rp 1 miliar maka Rp 500 juta untuk honor mereka,” ungkapnya.

Sedangkan untuk logistik dan kampanye masing-masing 10 persen dan 5 persen saja. Aksar mengatakan penentuan akhir jumlah kebutuhan  anggaran Pilkada  2018 akan diputuskan setelah pembahasan dengan pemerintah daerah dan Komisi I DPRD NTB.

“Untuk usulan awal sebelum revisi undang-undang memang kita sudah sampaikan kepada gubernur maupun TAPD. Tapi belum dibahas termasuk juga dengan DPRD, belum dibahas,” pungkasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here