Anggaran Perjalanan Dinas Para Pejabat di Lobar Tembus Rp 20-30 Miliar

Giri Menang (suara NTB) – Anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas (SPPD) para pejabat di Lombok Barat lumayan besar pertahunnya. Tiap tahun pemda menganggarkan dana mencapai Rp 25-30 miliar per tahun. Anggaran ini terlalu boros, sebab ada pejabat yang berangkat tanpa ada tujuan. Untuk itulah, SKPD sendiri ditekankan untuk melakukan efesiensi, tidak menghabisan semua perjalanan dinas.

“Anggaran perjalanan dinas semua pejabat eslon di Lobar besar. Kisarannya Rp 25-30 miliar setahun,”jelas Asisten III Setda Lobar H Fathurrahim kemarin. Diakui, untuk menekan biaya perjalanan dinas ini pihaknya telah menekankan agar SKPD tidak menghabiskan semua, misalnya ada perjalanan jatah 10 kali tidak mesti dihabiskan semua.

Iklan

Diakuinya, memang perjalanan dinas pejabat boros sebab tak urgen. Karena itulah, penekanan pimpinan dalam hal ini bupati sangat ketat dalam hal perjalanan dinas pejabat.

Kalau perjalanan dinas tidak penting, sekedar studi banding atau konsultasi tidak disetujui. Kecuali ada panggilan penting dari pusat, ada undangan kegiatan Bimtek mesti dihadiri. Atau hal menyangkut kegiatan strategis bahwa daerah akan mendapatkan bantuan dari pusat. “Namun kalau sekedar konsultasi baliau (bupati) tidak merestui,”tukasnya.

Untuk itu pihaknya di jajaran asisten pun betul-betul selektif dalam hal memverifikasi perjalanan dinas para pejabat. Pihaknya sendiri menyortir mana perjalanan dinas pejabat yang urgen dan tidak urgen. Sebab usulan perjalanan dinas pejabat sendiri awalnya masuk ke para Asisten.

Para asisten selanjutnya mempelajari dan verifikasi mana perjalanan dinas strategis dan tidak. Bahkan ia membatalkan perjalanan dinas para pejabat yang mengajukan kegiatan kunjungan study banding.

Pihaknya dari awal memberikan warning kepada SKPD, perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi dibatasi jangan diajukan sebab jika tetap diajukan maka Asisten akan sortir. Kalaupun tidak melalui asisten namun langsung mengusulkan ke sekda maka sekda juga tidak akan menyetujuinya. Ia membantah, proses sortir di para asisten longgar.

“Pak sekda tidak akan mau tandatangan kalau tidak ada paraf dari kami, itu bentuk kontrol kami,”tukasnya. Menurutnya hal ini bagian dari langkah efesiensnya.

Ditanya terkait anggaran yang mampu diefesiensi dari perjalanan dinas sejauh ini sudah ada masuk silpa tiap tahun. Bahkan dari silpa tahun lalu total mencapai Rp 26 miliar lebih, termasuk diantaranya dari efesiensi perjalanan dinas para pejabat. Dana hasil efesiensi ini jelasnya diarahkan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional