Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan

 H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai penanganan wabah covid-19. Total kebutuhan masih dirincikan. Masyarakat tetap diminta waspada.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran anggaran untuk penanganan virus corona. Selama ini, pemerintah tidak pernah membayangkan adanya wabah yang membahayakan tersebut, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Iklan

Salah satu pembiayaan digeser adalah perjalanan dinas pejabat. Kebijakan kepala daerah melarang pejabat melakukan perjalanan dinas terutama ke daerah dinyatakan positif terjangkit covid-19.

“Ada anggaran mendesak untuk dibiaya. Bisa saja anggaran perjalanan dinasi dialihkan,” kata Sekda ditemui Senin, 23 Maret 2020.

Pergeseran anggaran dialihkan untuk pengadaan 50 – 100 pencuci tangan. Perlengkapan ini diletakkan di jalan protokol, area publik serta sekolah maupun perkantoran. Sekda tidak menyebutkan detail berapa anggaran perjalanan dinas pejabat yang dialihkan untuk pembiayaan tersebut.

Penanganan virus corona telah disiapkan skenario pembiayaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai. Pola pencairannya sama persis seperti penanganan rehab – rekon pascagempa. Sekda mengaku, belum mengetahui pasti penggunaan dana itu.

Menurutnya, sepanjang ada ketentuan mendesak dan harus disiapkan anggaran akan disiapkan. “Kita sedang konsentrasi mengantisipasi virus corona, sehingga apa yang dibutuhkan akan disiapkan,” jelasnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan gugus tugas penanganan corona virus 2019 telah ditunjuk Kepala BNPB, Letjen Doni Bonardo sebagai ketua gugus tugas penanganan covid-19.

Di NTB khususnya Kota Mataram sesuai edaran Kepala Pelaksana BPBD NTB dan berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Maret 2020 tentang antisipasi covid-19. Bupati/walikota diminta menetapkan status siaga darurat bencana non alam covid 19 selama 199 hari. Penetapan siaga darurat terhitung dari 16 Maret 31 Agustus 2020.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran dana siap pakai untuk penanganan virus corona. Mekanisme pencairan telah diatur oleh BNPB. Polanya tidak jauh berbeda dengan pencairan dana rehab – rekon pascagempa 2018 lalu.

Sebagai ketua gugus tugas di daerah, tahap awal BPBD akan menghimpun kebutuhan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanganan virus corona. “Kita data berdasarkan mekanisme apa – apa yang dibutuhkan oleh Dikes, Kominfo dan rumah sakit,” sebutnya. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here