Anggaran Penanganan Krisis Air Bersih Belum Direspons

Distribusi air bersih yang dilakukan BPBD Dompu bersama TNI dan Polri kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Ranggo dan Tembalae. (Suara NTB/pusdalops_bpbdntb)

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota di NTB sudah meminta bantuan anggaran ke provinsi untuk penanganan krisis bagi masyarakat terdampak kekeringan sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK di NTB. Sementara itu, usulan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) yang sudah diajukan untuk penanganan krisis air bersih masih belum direspons BPKAD NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pihaknya belum menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan di NTB. Karena, masih menunggu pencairan anggaran penanganan krisis air bersih yang telah diajukan ke BPKAD dan BNPB.

Iklan

‘’Uangnya belum disetujui. Tapi kita bantu, dengan meminjamkan mobil-mobil tangki air bersih,’’ ujar Ahmadi dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 11 September 2020.

BPBD telah meminjamkan dua unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter ke BPBD Lombok Tengah dan BPBD Lombok Timur. Ia menyebutkan, jumlah armada mobil tangki air bersih yang dimiliki BPBD NTB sebanyak tiga unit. Sehingga, sekarang tinggal satu unit yang ada di BPBD NTB.

‘’Walaupun belum ada persetujuan dari BPKAD. Tetapi tetap apa yang mereka butuhkan kita siap. Mudah-mudahan usulan kita ke BNPB juga secepatnya diturunkan,’’ katanya.

Untuk penanganan krisis air bersih dampak kekeringan, BPBD mengusulkan BTT ke BPKAD sebesar Rp8 miliar. Sedangkan DSP ke BNPB sekitar Rp40 miliar. Untuk usulan anggaran DSP yang sudah diajukan ke BNPB, ada sinyal akan diberikan. Namun, pihaknya belum mengetahui berapa besar anggaran yang disetujui termasuk kapan akan diberikan.

Ia mengatakan, usulan BTT ke BPKAD telah diajukan sejak Juli lalu. Pemprov NTB juga sudah melaksanakan rapat koordinasi penanganan kekeringan yang dipimpin Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’I, MM bersama seluruh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Perbankan, PMI dan BMKG. Ditanya jumlah usulan masing-masing kabupaten/kota ke provinsi, Ahmadi mengatakan sesuai dengan jumlah masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

‘’Tapi tergantung anggaran di kita nanti kalau disetujui oleh BPKAD dan BNPB. Pada intinya, seperti tahun lalu, kita tetap bersinergi, kabupaten/kota, provinsi dan BNPB,’’ ucapnya.

Untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih saat ini, kata Ahmadi, Dinas Sosial (Disos) NTB juga sudah mulai turun mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak. ‘’Syukurlah, Dinas Sosial meng-cover dulu sebelum usulan anggaran disetujui,’’ katanya.

BPBD NTB mencatat jumlah masyarakat terdampak kekeringan hingga 18 Agustus lalu sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK. Tersebar di 341 desa, 75 kecamatan dan sembilan kabupaten/kota di NTB.

Dengan kebutuhan air bersih sebanyak 5 liter per jiwa. Masyarakat NTB yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan, mereka membutuhkan suplai air bersih sebanyak 3,5 juta liter setiap hari.

Ahmadi menyebutkan, kebutuhan 3,5 juta liter air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan itu hanya untuk minum dan memasak. Jika digabung dengan kebutuhan untuk minum, memasak dan mandi, maka setia jiwa membutuhkan air sekitar 30 liter. Artinya, kebutuhannya akan semakin meningkat menjadi 21,17 juta liter per hari. (nas)