Anggaran Pemulihan Bencana Dicicil hingga Tiga Tahun

Kepala BPKAD NTB, H. Supran (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa beruntun yang mengguncang tujuh kabupaten/kota di NTB beberapa waktu lalu menembus angka Rp18,2 triliun. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan atau pemulihan NTB mencapai Rp11,8 triliun.

Anggaran pemulihan sebesar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Pemprov harus menyiapkan anggaran untuk pemulihan pascabencana lebih dari Rp600 miliar.

Iklan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar lebih yang menjadi tanggung jawab Pemprov NTB tak mungkin dapat dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Dengan keterbatasan anggaran, kemungkinan akan dicicil selama tiga tahun anggaran.

‘’Kita akan mencicil. Hasil rencana aksi rehab rekon itu sudah terpetakan kebutuhan anggaran pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga jatah masing-masing itu bisa dialokasikan sampai tiga tahun,’’ kata Supran dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar lebih untuk pemulihan, kata Supran yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, paling tidak dapat dialokasikan selama tiga tahun. Artinya, tiap tahun Pemprov akan menganggarkan sebesar Rp200 miliar.

Disebutkan, dana transfer dari pemerintah pusat juga tak naik signifikan. Tahun 2019 mendatang, kenaikan dana transfer pusat untuk Pemprov NTB kurang dari 10 persen. Padahal, sebelumnya Pemprov sangat berharap ada kenaikan dana transfer minimal 10 persen tahun 2019. Karena NTB termasuk daerah yang terkena dampak gempa cukup parah.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai 210.670 unit.  Jumlah  nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa bertambah menjadi Rp18,2 triliun. Untuk pemulihan kembali tujuh daerah terdampak bencana di NTB mencapai Rp11,8 triliun lebih.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT  menjelaskan awalnya laporan rumah rusak yang diterima sebanyak 204.449 unit. Dengan rincian rusak berat 83.808 unit, rusak sedang 44.566 unit dan rusak ringan 76.075 unit.

Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, jumlah rumah warga yang rusak bertambah menjadi 210.670 unit. Dengan rincian rusak berat 73.426 unit, rusak sedang 31.950 unit dan rusak ringan 105.294 unit.

Angka ini masih bersifat sementara karena ada kabupaten  belum tuntas dilakukan verifikasi. Diprediksi jumlah rumah warga yang rusak menembus angka 220 ribu unit. Sugihartha mengatakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan rumah saja diperkirakan sebesar Rp7,3 triliun.

Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa meningkat jadi Rp18,2 triliun. Sedangkan untuk pemulihan dibutuhkan anggaran sekitar Rp11,8 triliun.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menyebutkan, nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp18,2 triliun tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota. Antara lain, Lombok Utara Rp9,9 trillun, Lombok Barat Rp3,5 triliun, Lombok Timur Rp1,5 triliun, Lombok Tengah Rp852 miliar, Kota Mataram Rp1,09 triliun, Sumbawa Rp659 miliar dan Sumbawa Barat Rp570 miliar lebih.

Total kebutuhan anggaran untuk mepemulihan tujuh daerah terdampak bencana ini mencapai Rp11,8 triliun. Dengan rincian, Lombok Utara Rp5,59 triliun, Lombok Barat Rp2,07 triliun, Lombok Timur Rp1,15 triliun, Lombok Tengah Rp777 miliar lebih, Kota Mataram Rp1,14 triliun, Sumbawa  Rp551 miliar dan Sumbawa Barat Rp 510 miliar lebih. (nas)