Anggaran Pemkot Defisit Rp7 Miliar

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram di tahun 2022 mengalami defisit mencapai Rp7,7 miliar lebih. Defisit disebabkan untuk pembiayaan program prioritas. Namun kekurangan anggaran dipastikan tidak mengganggu program.

Kerangka Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2022 disepakati bahwa pendapatan mencapai Rp1,410 triliun lebih. Belanja mencapai Rp1,418 triliun. Selanjutnya, terjadi defisit anggaran mencapai Rp7,75 miliar lebih. Sementara, pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp10 miliar dan pengeluaran mencapai Rp2,25 miliar lebih.

Iklan

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi membenarkan bahwa terjadi defisit anggaran mencapai Rp7,7 miliar lebih pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Tetapi kekurangan anggaran dapat ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) mencapai Rp10 miliar. Silpa ini muncul karena pelampuan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi belanja barang dan jasa. “Jadi kita rencanakan Silpa sekitar Rp10 miliar. Dari itu kita tutupi,” jelas Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Defisit anggaran muncul untuk pembiayaan program prioritas. Contohnya, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah di PT. Air Minum Giri Menang untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin senilai Rp2,5 miliar. Serta, program prioritas lainnya.

Syakirin menyebutkan, perhitungan Silpa pada APBD 2021 belum final. Pihaknya harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB. Kendati demikian, pihaknya memastikan tidak ada program dari organisasi perangkat daerah terganggu. “Defisit ini sifatnya tertutup bukan terbuka. Jadi kita bisa tutupi dari Silpa yang tersedia,” jelasnya.

Adapun pendapatan daerah yang banyak bergantung dari transfer dana dari pemerintah pusat juga diakui. Pihaknya, pihaknya akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi agar lebih mandiri seperti daerah lainnya. “Kita ingin mandiri seperti kota besar seperti Surabaya dan Badung. Ini kan sudah mulai naik dari Rp25 miliar naik lagi Rp27 miliar. Iya, mudah – mudahan,”  ujarnya.

Dengan kondisi pandemi Covid-19, Syakirin mengatakan, penentuan potensi akan menentukan berbagai faktor baik melihat kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional