Anggaran Pembinaan Tidak Jelas, KTI Loteng Mati Suri

Praya (Suara NTB) – Keberadaan Karang Taruna Indonesia (KTI) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini mati suri. Kondisi tersebut terjadi mulai tingkat desa hingga kecamatan.  Ketidakjelasan anggaran pembinaan dari pemerintah daerah jadi salah satu penyebab utamanya.

Demikian diungkapkan Ketua KTI Loteng, Sudirman Haryanto, saat hearing di kantor DPRD Loteng, Kamis 27 Oktober 2016.

Iklan

Padahal, kata Sudirman, undang-undang telah dengan tegas mengamanahkan terkait alokasi anggaran pembinaan bagi KTI. Tapi pada kenyataanya, amanah ini tidak pernah dijalankan oleh pemerintah daerah. “Untuk KTI di tingkat desa misalnya, undang-undang mengamahkan 2,5 persen anggaran desa diarahkan untuk pembinaan KTI di desa setempat,” sebutnya.

Namun yang terjadi malah, banyak desa yang tidak mengalokasikan anggaran pembinaan bagi KTI di desanya. Kalau pun ada, jumlahnya pun bervariasi, mulai dari yang paling besar Rp 43 juta sampai hanya Rp 2 juta per tahun. Artinya, tidak ada keseragaman dalam hal ini.  “Dari 139 desa yang ada di Loteng saat ini, sekitar 60 persen KTI-nya tidak jalan kepengurusannnya. Apalagi programnya,” ujarnya.

Di satu sisi, keberadaan KTI memiliki andil besar dalam rangka pembinaan mental dan spiritual generasi muda. Tapi kalau dengan kondisi ini, sulit rasanya bisa melihat KTI bisa berperan mendukung pembangunan generasi muda di daerah ini.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan DPRD Loteng dalam hal ini memperjelas serta merealisasikan anggaran 2,5 persen anggaran desa untuk pembinaan KTI. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah desa agar anggaran pembinaan KTI di tingkat kecamatan dan kabupaten juga harus diperjelas.

“Tidak kalah penting, dalam setiap pengambilan kebijakan terkait kepemudaan di setiap tingkatan, KTI harus dilibatkan. Sehingga kebijakan yang diambil nantinya, benar-benar pro pemuda,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD Loteng, H.L. Mas’ud yang menerima hearing berkomitmen akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi KTI Loteng ini. Alasannya, peran KTI dalam rangka pembinaan generasi muda tidak bisa dikesampingkan. “Pada Komisi terkait soal kepemudaan, aspirasi ini akan kita dorong supaya bisa segera dijawab,”  imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H.L. Dipta, mengaku kalau anggaran pembinaan bagi pemuda sejauh ini masih sangat minim. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang belum bisa dibantu oleh Dikpora Loteng.

Tapi demikian, ke depan pihaknya juga berkomitmen untuk ikut memperjuangkan anggaran pembinaan bagi pemuda. Supaya lebih besar lagi, sehingga banyak kegiatan kepemudaan di daerah ini yang bisa didukung. (kir)