Anggaran Minim, Sejumlah Proyek di Mataram Terancam Kembali Mangkrak

Monumen Mataram Metro hingga kini belum bisa dimanfaatkan. Ikon baru Kota Mataram ini telah menghabiskan anggaran sekitar Rp16 miliar sejak mulai dibangun tahun 2017 lalu. Bangunan ini terancam kembali mangkrak. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek di Mataram terancam kembali mangkrak. Pasalnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2022 mendatang masih minim. Padahal pembiayaan diharapkan memprioritaskan pekerjaan sebelumnya.

Proyek terancam tak berlanjut adalah Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong. Proyek yang telah menghabiskan anggaran mencapai Rp16 miliar lebih juga belum bisa dimanfaatkan sejak pekerjaan rampung tahun 2020 lalu. Selanjutnya, gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di kompleks perkantoran Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong. Sejak dikerjakan tahun 2017 lalu dan dilanjutkan tahun 2019. Proyek fisik yang menghabiskan anggaran Rp3,5 miliar juga belum rampung. Diprediksi untuk menuntaskan bangunan itu dibutuhkan anggaran Rp5,5 miliar.

Iklan

Demikian halnya, gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga di dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan. Bangunan ini juga mangkrak sejak dibangun 2017 lalu dan menelan anggaran Rp3,5 miliar. Terakhir, landscape kompleks perkantoran hingga kini tidak berlanjut. Diprediksi anggaran dibutuhkan Rp2 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Miftahurrahman menjelaskan, bangunan tidak berlanjut dikerjakan adalah bagian yang coba diusulkan di tahun 2022 mendatang. Tetapi ini tergantung dari kondisi anggaran, sehingga akan dipilah mana yang lebih prioritas. Baik itu landscape perkantoran atau penyelesaian Monumen Mataram Metro. “Mana yang lebih dahulu dikerjakan tergantung komposisi anggaran,” kata Miftah dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Apabila anggaran yang tersedia minim, ia menyarankan agar ditunda dulu. Diharapkan, anggaran diusulkan menyelesaikan bangunan telah tersedia, sehingga tidak terkesan setengah – tengah. “Kalau anggaran nanggung lebih baik dipending dulu. Prioritas anggaran harus tuntas,” ucapnya.

Miftahurrahman memahami instansi teknis seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dispora menginginkan kantor baru. Di tahun 2021 telah diusulkan Rp5,5 miliar untuk gedung kantor BKPSDM, tetapi kena refocusing. Demikian halnya Kantor Dispora Rp3,5 miliar juga direfocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Masukan dari aparat penegakan hukum dipahami, sehingga dalam anggaran tetap diusulkan. Tetapi manakala anggaran yang tersedia setengah maka tidak bisa diselesaikan. Pihaknya sangat tergantung dari anggaran yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah. “Di tahun 2022 ini tetap kita usulkan,” demikian kata Miftah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional