Anggaran Minim, Program OPD Jangan Dipaksakan

H.Didi Sumardi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram memahami minimnya tambahan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2021. Sejumlah program di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh dipaksakan. Pelaksanaan kegiatan harus melihat skala prioritas.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, rencana program yang disusun sebelumnya oleh OPD harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tinggal melihat skala prioritas.

Iklan

Di satu sisi, minimnya tambahan anggaran memiliki konsekuensi terhadap program di OPD. Artinya, program semestinya dieksekusi tahun ini bisa saja ditunda. “Dampaknya mau gimana lagi. Makanya Pak Wali pinjam dana pembangunan rumah sakit, karena kondisi APBD saat ini belum mampu,” kata Didi dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Politisi Partai Golkar ini belum menerima laporan secara detail rancangan program prioritas yang akan dikerjakan di APBDP. Program dinilai prioritas oleh eksekutif pasti akan diurai bersama. Kondisi seperti saat ini, pelaksanaan program pun harus realistis. Artinya, harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Sekarang ini realistis saja. Kita mau bangun gedung lima lantai, tetapi anggaran yang tersedia hanya satu lantai. Iya, kita kerjakan satu lantai dulu,” ucapnya.

Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, dalam penetapan APBDP masih mengacu pada tambahan dana transfer dan penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Dua sumber anggaran itu menjadi dasar untuk menentukan alokasi anggaran pada APBD perubahan.

Dana transfer yang diterima di APBDP sekitar Rp16 miliar. Sementara, dana yang dikelola dari PAD Rp52 miliar. Dari dana Rp52 miliar tersebut, hanya bisa digunakan secara leluasa Rp18 miliar.

Sekda mengatakan, besaran anggaran tambahan di APBDP tidak sebanding dengan usulan tambahan anggaran dari OPD yang mencapai Rp113 miliar. Karena itu, anggaran Rp18 miliar itu akan diolah atau distribusikan ke sejumlah OPD yang memang dianggap prioritas untuk dilaksanakan. Seperti, penyiapan anggaran untuk pembayaran pajak penerangan jalan umum baru dialokasikan 9 bulan. Kebutuhan anggaran selama tiga bulan kedepan Rp5 miliar.

Berikutnya, pembayaran pembebasan lahan menuju rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Bintaro, Ampenan senilai Rp2,5 miliar. “Usulan OPD tambahan anggaran Rp113 miliar di APBDP. Sementara, kemampuan kita hanya Rp18 miliar,” jelasnya.

Proyeksi terjadinya penurunan PAD pada APBD Perubahan diklaim secara umum tidak ada perubahan. Beberapa item sumber PAD mengalami penurunan, tetapi di sisi lain ada yang melampaui target. Sistem tambal sulam terjadi karena jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD banyak. Artinya, potensi – potensi itu saling menutupi satu sama lain. “Secara umum tidak ada perubahan,” klaimnya. Keterbatasan tambahan anggaran di APBD Perubahan harus dimaklumi oleh OPD lainnya. Program dinilai tidak mendesak diminta ditunda dulu. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional