Anggaran Habis, BPKP Tunda Audit Kasus Korupsi

Ilustrasi penanganan kasus korupsi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terpaksa menunda audit dua kasus korupsi yang diajukan Kejari Lombok Tengah (Loteng). Alasannya, anggaran audit sudah cekak, sehingga terpaksa diajukan untuk audit tahun anggaran baru pada  2019.

Korwas Investigasi BPKP NTB Adi Sucipto membenarkan pihaknya dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Karena dana audit tahun 2018 sudah habis terpakai untuk beberapa agenda pemeriksaan kerugian negara yang diajukan Aparat Penegak Hukum (APH).

Iklan

‘’Ada keterbatasan anggaran, sehingga kita ajukan tahun depan,’’ kata Adi Sucipto kepada Suara NTB, Senin, 26 November 2018.

Pengajuan kasus itu dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Kasus pertama dugaan korupsi alat sistem pertanian (alsintan). Kasus kedua terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD). Menurutnya, dua kasus itu diajukan baru baru ini oleh penyidik Pidsus Kejari Loteng.

‘’Ada dua total permintaan AI (Audit Investigasi) dari Kejari Lombok Tengah. Tapi kita rencanakan AI tahun 2019,’’ kata Adi Sucipto. Tak dirinci jumlah kebutuhan anggaran untuk pemeriksaan satu kasus sampai ditemukan kerugian negara. Demikian juga soal kebutuhan total. Namun dipastikannya,dana sudah limit dan audit dilanjutkan tahun depan.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Loteng Hasan Basri, SH.,MH mengajukan permintaan audit, namun belum bisa dipenuhi oleh BPKP. Alasannya soal anggaran terbatas. Tentu saja, ini menurut Hasan mempengaruhi proses penyelidikan atas dua kasus tersebut, terutama terkait target penyelesaian kasus.

Dua kasus ini sebenarnya sudah melalui penyelidikan panjang, bahkan mengarah ke penetapan tersangka jika audit kerugian negara sudah keluar. Namun pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena kondisi itu berkaitan dengan internal di BPKP.

Terkait ini, menurut peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH mengaku prihatin. Bagaimana tidak, auditor yang seharusnya bekerja dengan lancar tanpa berpikir lagi soal anggaran. Sementara fakta di BPKP NTB, justru situasi sebaliknya. ‘’Jika ini terjadi, maka sama dengan menghambat penegakan kasus korupsi,’’ ujarnya.

Johan mendorong pemerintah pusat agar lebih memperhatikan anggaran operasional auditor. Karena bagaimana pun juga, sejumlah kasus masih antre untuk ditangani. Jika lembaga auditor mengalami defisit setiap tahun, maka cukup beralasan APH tidak melanjutkan penanganan kasus sehingga berpeluang kasus dihentikan. (ars)