Praya (Suara NTB) – Proses pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru kini sudah dimulai. Diawali dengan penataan dan perataan lahan lokasi pembangunan gedung pusat pemerintahan di Bumi Tatas Tuhu Trasne tersebut. Adapun untuk pembangunan fisik, ditarget mulai bulan Desember mendatang.
Saat ini Pemkab Loteng tengah menuntaskan proses tender pembangunan gedung yang direncanakan akan dibangun lima lantai tersebut. Di mana total ada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinyatakan lolos kualifikasi. Masing-masing PT. Hutama Karya (HK), PT. Nindya Karya serta PT. Brantas Abipraya.
Pantauan Suara NTB di lokasi eks PTP Puyung yang akan jadi lokasi pembangunan gedung, Kamis, 9 November 2017 menunjukkan sejumlah alat berat sudah dikerahkan. Tanaman yang sebelumnya ada di lokasi pembangunan, hampir seluruhnya sudah dipindahkan ke lokasi yang lama.
Penataan dan perataan lahan sendiri diperlukan untuk memastikan lahan sudah siap sebagai lokasi pembangunan. Mengingat lahan tersebut sebelumnya menjadi pusat pengembangan dan budidaya tanaman oleh pemerintah provinsi.
“Proses tender sudah masuk tahap akhir. Dan, diharapkan dalam bulan ini juga sudah ada penunjukan rekananan proyek,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Pemkab Loteng dalam hal ini tentunya berharap rekanan yang ditunjuk nanti adalah yang terbaik.
Dan, jika melihat daftar rekanan yang lolos kualifikasi semuanya merupakan BUMN yang sudah punya pengalaman panjang dalam pembangunan gedung-gedung besar di seluruh Indonesia. “Rekanan mana yang ditunjuk nanti itulah yang terbaik bagi Loteng,” ujarnya.
Proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng sendiri diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp 217 miliar. Itupun hanya untuk fisik bangunan yang dalam konsepnya dibangun lima lantai. Tidak termasuk pendukung lainnya seperti penataan landscape maupun meubler.
Anggarannya pembangunan sendiri menggunakan pola multiyear. Di mana anggaran dicicil selama empat tahun sampai tahun 2020 mendatang. Dengan alokasi anggaran per tahun rata-rata sebesar Rp. 50 miliar. “Kalau langsung jelas kita tidak akan mampu. Karena kondisi APBD yang tidak memungkinkan untuk mengalokasikan langsung kebutuhan anggaran pembangunan gedung baru ini,” tambah Nursiah.
Meski anggaran bakal dicicil selama empat tahun, namun untuk target penyelesaian pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru tersebut selama dua tahun. Jadi tahun 2019 mendatang, gedung tersebut sudah harus selesai. (kir)