Anggaran di Bank, Pemkot Dapat Bunga Deposito Rp 9,7 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Mungkin sudah jadi tradisi Pemerintah Daerah mengendapkan anggaran di bank, dengan dalih mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pendapatan lain – lain yang sah. Pemkot Mataram melakukan sama. Hampir sebagian besar anggaran di depositokan di bank daerah dan bank konvensional lainnya. Tahun 2015, Pemkot memperoleh bunga deposito Rp 9,7 miliar.

Hal serupa dilakukan kembali. Justru ini berimplikasi terhadap penundaan dana alokasi umum (DAU) Rp 88 miliar lebih ke Pemkot Mataram. Penundaan ini karena kondisi fiskal Kota Mataram dianggap masih mencukupi hingga empat bulan terakhir.

Iklan

Penundaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 125 tahun 2016, justru membuat SKPD lingkup Pemkot Mataram ketar – ketir. Perencanaan program di APBD Perubahan terpaksa dirasionalisasikan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, sumber PAD Kota Mataram dari sumber lain – lain yang disahkan ada dua macam. Pertama, jasa giro dari penempatan kas umum daerah di Bank NTB. Kedua, dengan deposito anggaran yang ditempatkan di Bank NTB dan bank konvensional lainnya. Dari deposito itu, PAD didapatkan Rp 9,7 miliar.

Dia mengklarifikasi bahwa sebenarnya deposito itu bukan mengendapkan anggaran. Sebab, uang daerah itu disamakan seperti aset untuk mendatangkan PAD. Oleh karena itu, uang ditaruh di bank sehingga mendapatkan bunga deposito 7 persen perbulan.

Secara aturan, deposito diperbolehkan  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah.

Kas umum daerah biasanya akan habis pada akhir tahun. Untuk membayar sisa – sisa proyek dicairkan uang dari deposito itu.

Bukannya diendapkannya anggaran jadi penilaian Pemerintah Pusat, sehingga memangkas DAU mencapai Rp 88 miliar? Mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram ini menegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penundaan DAU. Menurutnya, itu sebuah kekeliruan besar DAU dipotong karena deposito. Penundaan itu dikarenakan, penerimaan dalam negeri dari pajak dalam negeri mengalami penurunan.

Yang perlu diingat kata Yance, deposito itu diperbolehkan sesuai aturan. Dan tiap tahun mengalami peningkatan. Tapi ada kemungkinan di tahun 2016, pendapatan dari deposito menurun karena pemangkasan anggaran. (cem)