Anggaran Defisit, Pokir DPRD Mataram Naik

Mataram (Suara NTB) – Meskipun Pemkot Mataram mengalami defisit anggaran di tahun 2018 mencapai Rp 11 miliar, akan tetapi pokok – pokok pikiran (pokir) Dewan justru mengalami peningkatan. Total pokir 40 anggota Dewan di Kota Mataram sekitar Rp 70 miliar. Satu anggota Dewan mendapatkan jatah Rp 1,75 miliar.

Kenaikan pokir Dewan menimbulkan pro – kontra di interal pejabat lingkup Pemkot Mataram. Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)menyebutkan, bahwa Pemkot tidak akan mengalami defisit anggaran selama tidak ada kenaikan pokir. Di satu sisi, anggaran hampir di seluruh OPD dipangkas.

Iklan

“Kita anggaran kecil, ndak bisa ngapa – ngapain. Dewan ini kok naik. Heran saya,” keluh pejabat Pemkot Mataram, Senin, 13 November 2017. Yang dilaksanakan SKPD kata dia, cukup banyak untuk menunjang program pemerintah. Hal ini terkendala bilamana tidak ada skala prioritas.

Dana program aspirasi ini melonjak drastis di tahun sebelumnya. Di APBD 2017, jatah pokir Dewan sekitar Rp 1,2 miliar dengan total anggaran Rp 48 miliar. Pokir Dewan ini, dititipkan di instansi teknis.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), jumlah pokir Dewan dititipkan sekitar Rp 34 miliar di tahun 2018. Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekitar Rp 2,7 miliar. Kemudian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial dan lain sebagainya.

Pandangan berbeda justru disampaikan pejabat lainnya kepada Suara NTB, bahwa kenaikan Pokir Dewan ini konsekuensi dari cost politik. Eksekutif tidak bisa berbuat apa – apa karena terus didesak oleh kepentingan politik legislatif.

“Iyah, ini resiko dari cost politik yang besar,” jawabnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi enggan memberikan tanggapan terkait kenaikan Pokir Dewan signifikan di 2018. Kebijakan itu ada di tim anggaran pemerintah daerah.

“Jangan saya dong. Coba langsung ke Pak Sekda, karena itu bukan kebijakan saya,” kilah Syakirin.

Syakirin menyampaikan apa dikatakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bahwa pokir Dewan akan dilakukan pembahasan kembali. Pemangkasan dana alokasi umum (DAU) di tahun 2018 sebesar Rp 55 miliar.

Namun, ia membantah jika terjadi defisit mencapai angka seperti itu.Selisih angka Rp 11 miliar terhadap kekurangan tertutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), sehingga total kekurangan anggaran hanya Rp 3 miliar. (cem)