Ancaman Sanksi untuk Rekanan Nakal Harus Direalisasikan

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh langkah Pemda untuk menjatuhkan sanksi terhadap rekanan yang tak mampu menuntaskan proyek meterisasi PJU senilai Rp 2,5 miliar. Bahkan, dewan mendesak pemda merealisasikan ancamannya supaya memberi efek jera bagi rekanan yang nakal. Pasalnya, tindakan rekanan ini dinilai merugikan masyarakat dan daerah, sehingga sepantasnya dijatuhkan sanksi.

“Ia kalau memang molor pengerjaan proyeknya harus disanksi tegas rekanannya. Pemda harus merealisasikan ancaman blacklist rekanan nakal itu,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid kepada wartawan.

Iklan

Selaku koordinator Komisi IV yang menangani masalah proyek, pihaknya bakal melakukan langkah memanggil dinas,selaku leading sector yang menangani proyek. Pihaknya perlu mengklarifikasi seperti apa titik persoalannya, sehingga proyek ini mangkrak.

Jika alasannya karena kendala bahan, seperti bola lampu yang masih menunggu pesanan dari Jawa, pihaknya memahami itu. Namun sebaliknya jika alasannya hanya karena kelalaian, tidak responsif menyelesaikan proyek, maka rekanan mesti diberi sanksi tegas. Ia berharap pemda dalam hal ini SKPD tidak memberikan toleransi terhadap rekanan. Pemda harus merealisasikan ancamannya dengan memberi sanksi termasuk denda proyek, kemudian putus kontrak hingga dimasukkan daftar hitam.

Menurutnya tindakan rekanan ini dinilai merugikan daerah dan masyarakat. Sebab seharusnya proyek ini tuntas, sehingga bisa dinikmati masyarakat, namun sebaliknya, karena tidak bisa tuntas, justru masyarakat tidak bisa menikmati proyek. Dalam hal ini daerah pun rugi, karena bayaran PJU akan membengkak. Sebab harapannya melalui meterisasi itu pemda bisa menghemat biaya tarif pembayaran PJU.

“Ini jelas merugikan daerah,” tegasnya dengan nada sedikit tinggi.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan pihaknya kemungkinan besar akan menjatuhkan sanksi terhadap pihak kontraktor lampu PJU di Kecamatan Gunungsari-Batulayar dan Gerung-Lembar.

Sanksi pemutusan kontrak kemungkinan besar akan diberikan, sebab tenggat waktu yang ditentukan, dua proyek PJU molor alias belum rampung 100 persen.

Saat ini dua proyek tidak dilanjutkan. Progres terakhir pengerjaan, PJU Batulayar-Gunungsari baru 94 persen, sedangkan Gerung-Lembar mencapai 96 persen.

Padahal sesuai surat perjanjian kontrak, proyek yang digarap tahun 2016 lalu itu memiliki deadline pertama tuntas 30 Desember 2016. Namun harus molor dan kembali diberikan tambahan waktu sesuai aturan selama 50 hari.

Nyatanya, proyek yang seharusnya tuntas Sabtu (18/2) belum juga rampung 100 persen.

Pihak rekanan, CV Belo Teknik pun kini terancam kena sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan daftar hitam dari proyek selanjutnya selain sanksi denda yang sudah diberikan.

Selain itu, lanjut  Winengan pihaknya akan bersurat ke Inspektorat guna melakukan pemeriksaan awal dan akan konsultasi dengan Bagian Pembangunan Setda Lobar terkait sanksi yang akan diberikan.

”Ini kita lakukan sesuaikan dengan aturan. Kalau secara pribadi saya ingin putus kontrak,”  pungkasnya.  (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here