Ancaman Pidana Bagi ODP yang Mangkir Isolasi Diri

Artanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan pencegahan pandemi virus Corona Covid-19 terus berjalan. Imbauan dan larangan berkumpul digalakkan. Tidak cukup hanya pembubaran kerumunan orang dan massa. Ancaman pidananya pun ada bagi yang abai. Berlaku juga pada orang dalam pengawasan (ODP) yang mangkir dari kewajiban isolasi diri.

“Ada aturan pidananya. Kita beri pemahaman dulu masyarakat,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Senin, 30 Maret 2020 kemarin.

Iklan

Dia mengurai, aturan pidana itu tercantum dalam pasal 14 ayat 1 UU RI No4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Isinya, ancaman pidana bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Yakni penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 juta. Tak cukup sampai di situ. Ancaman pidana juga bakal diterapkan menggunakan pasal 93 UU RI No6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Isinya, ancaman pidana bagi yang tidak patuh pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Atau, menghalangi-halangi kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan, kedaruratan kesehatan masyarakat. Pidananya, paling lama satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp100 juta. Polda NTB, kata Artanto, juga akan menerapkan sanksi itu dalam mengawal Maklumat Gubernur NTB No: 360/278/BPBD/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020. Isinya tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Warga Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri.

Maklumat itu antara lain isinya mewajibkan orang yang pulang kampung, bepergian dari dan ke daerah pandemi atau luar negeri dan kembali ke NTB untuk melaporkan diri. Ketika pulang, wajib lapor ke Kadus atau Kades, atau  lurah dalam waktu 1×24 jam. Bagi yang didapati adanya gejala flu, demam, batuk, dan suhu badan di atas 37,5 derajat maka wajib ditetapkan sebagai ODP. Selain itu, orang dimaksud wajib menjalani masa isolasi diri selama 14 hari.

Yang berstatus ODP tersebut, apabila tidak menjalani isolasi diri dengan baik dan benar maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. “Tentunya kita pakai cara persuasif dulu. Kita imbau dulu. Tetapi kalau ada yang tidak mengindahkan setelah beberapa kali diperingatkan, maka kita tidak akan segan-segan menerapkan pasal itu,” tandas Artanto. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional