Ancaman Lima Tahun Penjara untuk Pengedar Rokok Ilegal

I Putu Alit Ari Sudarsono. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana.  Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

“Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono. Ancaman pidana dari dua pasal ini tidak main main, mencapai lima tahun penjara.

Iklan

Diurainya, bunyi pasal tersebut dalam Pasal 54 dijelaskan, setiap orang yang menawarkan , menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai.

Maka, lanjutnya, diancam sesuai pasal 9 ayat (1) dipidana penjara paling singkat satu  tahun dan paling lama lima  tahun penjara. “Selain pidana, diancam denda paling sedikit dua  kali nilai cukai dan paling banyak 10kali nilai cukai yang harus dibayar,” kata Putu.

Kemudian ancaman dalam pasal 56,  dijelaskan, bahwa setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, mana diancam pidana paling singkat satu  tahun paling lama  lima  tahun penjara.

“Selain itu, pidana denda paling sedikit dua  kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” urainya. Sehingga ia menyarankan kepada siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok tanpa cukai.

“Sementara yang sudah terlanjur berbisnis ilegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas,” tegasnya.

Gerakan Gempur Rokok Ilegal

Sementara disisi lain, langkah pencegahan gencar dilakukan Pemprov NTB bersama Bea Cukai Mataram menggencarkan gerakan gempur rokok ilegal. Pemberantasan rokok ilegal merupakan upaya menyelamatkan pendapatan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan Pemprov bersama Bea Cukai Mataram berupaya melakukan  pencegahan dan pengawasan peredaran rokok ilegal di NTB.

“Kami bersama Bea Cukai Mataram memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang terlibat dalam perdagangan rokok,” kata Husni pekan lalu.

Pemprov juga mengajak sejumlah pihak untuk kampanye gempur rokok ilegal, mulai dengan melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertkait lingkup Pemprov NTB.

Sosialisasi dan kampanye terus digencarkan, menurut Husni ini dapat memberikan edukasi kepada para pedagang yang ada di Kota Mataram. Sehingga rokok yang dijual benar-benar menggunakan cukai dan tidak memakai cukai palsu.

Husni menuturkan bahwa memang agak sulit masyarakat membedakan cukai rokok palsu dan asli. Sehingga dengan sosialisasi yang menghadirkan pembicara dari Bea Cukai Mataram, pedagang dapat membedakan rokok ilegal dan rokok legal.

Disebutkan ada empat karakteristik barang kena cukai. Yaitu, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan. Kemudian pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan serta konsumsinya perlu dikendalikan.

“Pemerintah telah menaikkan tarif cukai tembakau. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan memicu rokok ilegal, tidak memakai cukai atau cukai palsu,” kata Husni. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional