Ancaman Kekeringan di 381 Desa, Dikhawatirkan Sumbang Angka Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) – Memasuki musim kemarau, kekeringan mengancam 381 desa di NTB. Bencana kekeringan ini, dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini yang angkanya masih cukup tinggi.

‘’Paling diwaspadai dampaknya pada (meningkatnya) angka kemiskinan. Karena korban bencana sudah pasti akan jadi miskin,’’ jelas  Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT,  Jumat, 18 Mei 2018.

Iklan

Ia menegaskan, kekeringan memang belum berstatus sebagai bencana. Namun tak dinafikan langkah antisipasi  menurut Rum, harus dilakukan. Bencana dipastikan berdampak pada kemiskinan, termasuk kekeringan yang berpotensi melanda 381 desa.

‘’Sebab, aktivitas masyarakat mencari nafkah terhalang lantaran jadi korban bencana. Untuk itu tanggung jawab ini tidak saja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga instansi teknis lain,’’ katanya.

Bencana kekeringan berdampak pada sulitnya pasokan air bersih. Potensi kemiskinan terjadi jika masyarakat sebagai korban disibukkan mencari sumber air dan tidak sempat mencari nafkah. Demikian juga bencana lain, bisa dipastikan memicu kemiskinan baru karena harta bendanya rusak karena bencana.

Perlu kolaborasi dengan instansi lain, karena tanggung jawab antisipasi tidak pada instansinya. Kecuali pada fase kesiapsiagaan. Instansi lain yang menurutnya penting diajak berkoordinasi, seperti Dinas Sosial,Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas ESDM.

‘’Jika kita sudah keluarkan status siaga darurat kekeringan, maka akan ada rapat koordinasi di Pemprov NTB membahas dan mengantisipasi ini,’’ kata Rum.

Diakuinya, memang belum ada langkah taktis karena kekeringan belum banyak  terdampak pada kurangnya ketersediaan air bersih. Informasi saat ini baru Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat yang sudah mengeluarkan instruksi pendataan wilayah kekeringan di tingkat kecamatan sampai desa.

Jika dampaknya signifikan, maka kepala daerah setempat akan menerbitkan status siaga kekeringan. Selain itu Kabupaten Lombok Utara (KLU), bupati setempat  sudah menyiapkan water tank untuk mengantisipasi dampak kekurangan air bersih.

Menurut Rum, data kekeringan sejauh ini belum terdata rinci. Data yang digunakan masih menggunakan angka tahun 2017, ada 381 desa yang terdampak. Namun, diperkirakannya tidak berubah signifikan.

Perubahan diharapkan, berupa penyusutan desa yang mengalami kekeringan. Karena sebelumnya sudah ada puluhan titik proyek sumur bor dibangun. Dengan berfungsinya sumur bor tersebut, dampak kekeringan bisa diminimalisir.

Tahun ini ada lima titik baru akan dibangun sumur bor. Akan dipilih desa yang benar benar mengalami krisis air jika terjadi kekeringan.

Mohammad Rum berkesimpulan, NTB belum bisa ditetapkan siaga darurat kekeringan. Status itu diterbitkan, jika setidaknya ada lima daerah kabupaten/kota menerbitkan SK  siaga darurat kekeringan.

‘’Baru kita rakor tingkat provinsi. Kalau dipandang darurat, kita akan tetapkan di tingkat provinsi siaga darurat kekeringan melalui SK Gubernur,’’ pungkasnya. (ars)