Anak Terlantar di NTB akan Masuk Ponpes

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, H. Ahsanul Khalik yang baru saja dilantik , Senin, 10 Oktober 2016 berencana lakukan inovasi pada 2017 mendatang. Ia ingin anak-anak terlantar tidak lagi ditempatkan di panti asuhan. Melainkan dititipkan di pondok pesantren (ponpes). Demikian disampaikannya saat ditemui suarantb.com di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur NTB, Senin, 10 Oktober 2016.

“Untuk sekarang kita maksimalkan program yang sudah ada. Baru nanti pada tahun 2017 saat pembuatan program kerja baru, baru akan ada inovasi-inovasi. Bagaimana anak-anak terlantar di NTB tidak ditampung di panti asuhan. Bisa saja kita titip di pondok pesantren kemudian pemerintah yang membiayai dengan Disos menjadi orang tuanya,” jelasnya.

Iklan

Namun diakui Khalik untuk saat ini pihaknya sedang fokus pada masalah penanganan bencana akibat anomali cuaca. Persoalan ini menurutnya sangat mendesak segera ditangani. “Di depan kita ada anomali cuaca yang sangat luar biasa. Maka Pemprov NTB melalui Disos harus bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan kerja sama dengan BPBD,” terangnya.

Memang baru-baru ini terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa dua dusun di Kecamatan Gunung Sari. Untungnya tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Tetapi warga sempat mengungsi selama beberapa hari untuk menghindari bencana susulan.

Selain siaga hadapi bencana, persoalan perekaman E-KTP yang belum capai target juga menanti Khalik. Mengenai tidak adanya blangko E-KTP di kabupaten/kota, Khalik berjanji akan melakukan komunikasi dengan kepala bidang yang berwenang.

“Nanti kita akan komunikasikan dengan kepala bidang yang menangani. Persoalannya apa sih, apakah kita yang kurang komunikasi dengan pusat atau memang pusat yang tidak memiliki blangko-blangko itu. Nah, ini nanti yang akan kita cari sumber masalahnya,” jelasnya.

Kemudian, Khalik juga akan menggerakkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengajak masyarakat segera membuat E-KTP. Salah satunya dengan mengumumkan melalui masjid di desa-desa. Sehingga bagi masyarakat yang belum memiliki E-KTP agar segera mengurus. “Kalau tidak segera mengurus nanti pelayanan masyarakat dari pemerintah akan sulit,” ungkap Khalik.

Saat ini masyarakat yang ingin membuat E-KTP memang harus langsung ke kantor kecamatan setempat. Dan ini dirasa masih kurang efektif, karena kadang jarak dari tempat tinggal ke kantor kecamatan cukup jauh. ”Kalau ini kan kewenangan dari pusat yang didelegasikan ke kabupaten/kota, jadi kita tidak bisa mengubahnya untuk saat ini,” tambahnya. (ros)