Anak Tak Perlu Dipaksa Sekolah di Luar Zonasi

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, H. Lalu Fatwir Uzali terkait persiapan penerimaan peserta didik baru di Pendopo Walikota Mataram, Rabu, 17 Juni 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu diantisipasi. Sistem zonasi harus menjadi rujukan sekolah menerima calon siswa. Orangtua pun harus memahami aturan dan tidak memaksakan anaknya sekolah di luar ketentuan. Penerimaan siswa di masa pandemi harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, sistem PPDB di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan secara daring. Wali murid khususnya melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) bisa mendaftar melalui kelurahan. Dikbud telah memfasilitasi 150 titik sambungan internet untuk mempermudah pendaftaran.

Iklan

“Jadi anak tidak perlu datang langsung ke sekolah mendaftar. Mereka bisa mendaftar lewat kelurahan. Karena sudah ada 150 wifi kita pasangkan. Ini mengantisipasi saja kalau ada anak yang memiliki alasan tidak punya kuota,” kata Fatwir dikonfirmasi, Rabu, 17 Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan rombongan belajar diprioritaskan untuk 28 siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa bisa bertambah maksimal 32 anak dalam rombongan belajar. Dalam penerimaan siswa diutamakan adalah 50 persen anak sesuai zonasi. 30 persen calon siswa melalui afirmasi, 15 persen prestasi dan 5 persen kuota luar daerah.

Fatwir menegaskan kondisi pandemi saat ini, sekolah wajib menerima calon siswa. Termasuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Hal ini mengantisipasi kegaduhan. “Terima saja dulu. Nanti setelah selesai pendaftaran baru diajak orangtuanya diskusi. Anaknya akan dimasukkan ke kelas inklusi dan tidak,” jelasnya.

Sementara, penerimaan siswa tingkat sekolah dasar (SD), dia mengingatkan orangtua tidak perlu membawa anak mereka ke sekolah. Protokol kesehatan diterapkan sekolah harus ditaati. “Jadi jangan sekali – kali bawa anak ke sekolah saat mendaftar. Kita tidak mau nanti ada klaster PPDB penularan virus corona,” cetusnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan prinsip penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi harus diikuti oleh masyarakat, sehingga jangan ada satupun orangtua komplain. Orangtua murid juga diingatkan tidak memaksakan anaknya untuk masuk sekolah di luar zonasinya. “Sekarang ini sudah ada ketentuan ketat dari pusat. Maksimal 32 siswa dalam satu rombel. Ndak boleh lebih dari itu,” jelasnya.

Kepala sekolah diingatkan untuk tidak menolak siswa yang mendaftar. Ahyar tidak menginginkan ada anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. “Kalau ada ditemukan seperti itu harus ada pendekatan. Semua anak di Mataram ini harus sekolah,” tegasnya. (cem)