Amnesti Nuril, Presiden Minta Pertimbangan DPR RI

0
Presiden RI, H. Joko Widodo (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Presiden RI Joko Widodo, akhirnya merespons permintaan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun, terpidana dalam kasus Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun final putusan amnesti masih menunggu pertimbangan DPR RI.

“Kami menyambut baik Presiden RI yang telah berkirim surat ke DPR RI terkait permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti saudari  Baiq Nuril Maqnun. Atas perkembangan tersebut, kami berharap surat tersebut segera mendapat tanggapan dan dukungan DPR RI bagi upaya pemberian amnesti tersebut,” kata tim kuasa hukum Nuril, Dr. Widodo Dwi Putro, SH.,MH melalui keterangan tertulis diterima Suara NTB, Selasa (16/7).

IKLAN

Menurut Widodo, amnesti dalam kasus Baiq Nuril itu merupakan sejarah bagi Indonesia, karena pada umumnya amnesti Presiden sebelumnya untuk kasus makar dan subversi.

Saat ini tinggal menunggu pertimbangan DPR, bahkan ia sangat berharap tidak saja untuk kasus Nuril. Tapi DPR memberi pertimbangan kepada  Presiden mengeluarkan Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. “Maka ini adalah sejarah. Pertama di Indonesia, amnesti tidak hanya diberikan kepada narapidana politik,” tegas Widodo.

Pemberian amnesti ini menurut Widodo adalah terobosan  yang dilakukan Presiden dalam memastikan semua orang punya kedudukan sama di mata hukum, untuk kepentingan negara yang lebih luas.

Sementara Presiden RI Joko Widodo dalam suratnya tanggal 15 Juli 2019, mengajukan permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Baiq Nuril. Surat nomor R – 28/Pres/07/2019 mengurai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas luas. Pada intinya simpati itu berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

“Perbuatan yang dilakukan bersangkutan semata mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan, harkat dan martabat sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden dalam suratnya.

Lanjut Presiden, mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan, ia berharap kesediaan DPR  memberikan pertimbangan atas rencana amnesti kepada Baiq Nuril sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 UUD 1945.

Sementara update perkembangan petang kemarin, Widodo mengaku sudah bertemu dengan unsur pimpinan di DPR RI membahas soal surat Presiden tersebut. Ia bersama Nuril, juga bertemu dengan sejumlah fraksi di DPR RI.

Menurut rencana, DPR RI akan membacakan pertimbangan amnesti sesuai surat Presiden RI tanggal 25 Juli mendatang setelah agenda reses tuntas. Pada prinsipnya, Widodo melihat ada semangat yang sama dari sejumlah fraksi maupun komisi di DPR RI untuk keberpihakan kepada Nuril.  (ars)