Amdal Bermasalah, Manajer Proyek Transmart Mataram Diperiksa Polisi

Mataram (suarantb.com) – Polres Mataram menyelidiki pembangunan gedung Transmart di Kawasan Cakranegara, Mataram. Pasalnya, pusat perbelanjaan dan hiburan tersebut diduga tidak memiliki izin lingkungan dan Amdal.

Manajemen Transmart Mataram dimintai keterangan oleh penyidik Mapolres Mataram. Penyidik berupaya menguak soal pengajuan Amdal dan izin lingkungan. Prosedur pengajuannya dirunut saat dimulainya pembangunan hingga sekarang.

Iklan

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto menjelaskan, pemanggilan itu dihadiri Manajer Poyek dari PT Wika Divisi Gedung, Senin, 7 November 2016 lalu. “Itu kan dari pihak pemrakarsanya,” ujarnya ditemui Kamis, 10 November 2016 di Mapolres Mataram.

Heri menerangkan setiap pihak yang terlibat dimintai keterangan. Begitu juga dengan bukti dokumen dan keterangan saksi, dikroscek kesesuaiannya. Berbekal itu, indikasi adanya pidana dapat terungkap. “Keterangannya sudah mengajukan Amdal,” terangnya.

Sebelumnya, penyidik meminta keterangan saksi dari pihak BUMN bidang konstruksi. Kemudian dicocokkan dengan keterangan Managemen Transmart Mataram. Begitu pula dengan saksi Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram dimintai keterangannya.
Berturut kemudian Kabid Perizinan dan Kasubbid Perizinan Non Usaha pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram juga dimintai keterangan.

“Dokumennya, pengakuannya dikroscek. Omongan saksi dengan dokumen dikroscek. Kita tidak percaya begitu saja. Nanti saksi lain juga mengembang. Akan dimintai juga nanti saksi-saksi lain,” imbuh Heri.

Ia menyebutkan, pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram mengaku sudah memberi teguran terhadap proyek di lahan 1,3 hektar itu. Teguran itu terkait belum dipenuhinya kewajiban kepemilikan dokumen Amdal. Namun justru pembangunan terus saja dilakukan.

“Memang ada. Sudah melakukan peneguran untuk tidak melakukan pekerjaan. Tapi tidak ada tindak lanjutnya,” bebernya.

Tak hanya itu, BLH Provinsi NTB pun memberikan rekomendasi yang sama. “Itu dari BLH Kota (teguran) tertulis. Dari BLH Provinsi pernah ditegur juga secara lisan pada saat rapat,” ungkapnya.

  Banyak Fasilitas di MWP Ditemukan Rusak

Ia juga mengungkapkan, ada indikasi kejanggalan dalam surat teguran dari BLH Kota Mataram. Yakni surat teguran yang tertanggal sama dengan tanggal dilaksanakannya Sidang Komisi Penilai Amdal, Juni lalu.

Berbekal fakta-fakta itu, Kapolres menyebutkan penyelidikan akan terus berlanjut pada pemeriksaan saksi lain. tidak menutup kemungkinan pejabat dengan eselon yang lebih tinggi yang akan dimintai keterangan. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here