Alih Fungsi Lahan Produktif di Lobar Tak Terkontrol

H. Jumahir. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai Iamban mengajukan draf rancangan perda (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sementara itu, kondisi saat ini alih fungsi lahan produktif pertanian di Lombok Barat (Lobar) kian tak terkontrol. Diharapkan Raperda LP2B ini segera disahkan.

Anggota DPRD Lobar, H. Jumahir mengatakan sampai saat ini pihak Dewan belum menerima draf Raperda LP2B tersebut dari eksekutif. “Sampai sekarang belum ada kejelasan dari eksekutif,” kata dia, Senin, 16 November 2020. Padahal menurut politisi Golkar ini, Raperda ini sangat mendesak. Sebab LP2B ini terkait ketersediaan pangan berkelanjutan di Lobar. Sehingga Badan Legislasi Daerah (Balegda) sendiri Raperda ini menjadi prioritas DPRD. Tapi dari eksekutif sampai saat ini belum ada respon yang mendesak.

Iklan

Pihaknya berharap sebenarnya tahun 2021 Raperda LP2B ini bisa disahkan. Mengingat kondisi alih fungsi lahan produktif di Lobar ini kian memprihatinkan. “Karena tak terkontrol. Karena itu dengan adanya Perda LP2B ini kita bisa melakukan pemetaan daerah yang tak boleh dialihfungsikan. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga,” katanya. Lebih-lebih sudah ada aspirasi dari kota Mataram untuk ketersediaan pangan, di mana kota Mataram bergantung juga dari Lobar untuk dukungan pangan.

Belum adanya Perda LP2B ini dikhawatirkan menyebabkan lahan produktif yang seharusnya tidak dialihfungsikan justru habis dibangun. Karena dalam LP2B ini ditetapkan zona -zona baku berserta luasannya. Ketika ada pengembang mengajukan permohonan izin membangun perumahan bisa diarahkan ke zona kurang produktif.

Alasan OPD terkendala teknis dari sisi petani mau memasukkan lahannya ke LP2B, dan masalah insentif bagi petani. Menurut dia, hal ini bisa dibahas dengan DPRD. Sebab program LP2B ini juga program nasional, sehingga kemungkinan ada insentif bagi petani disiapkan dari pusat. Sedangkan di tataran daerah, mungkin bisa melakukan pengurangan Pajak PBB bagi petani pemilik lahan. “Ini bisa dikaji bersama,” imbuh dia.

Kadis Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri melalui Sekdis Damayanti mengatakan pihaknya berupaya mempercepat Raperda LP2B. “Yang jelas kami sudah membuat draf Raperda LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan,” jelas dia. Pihaknya perlu mengudang publik, karena belum tentu petani lahannya menjadi LP2B. “Kalau mau jadi LP2B, maka Pemda harus melakukan penggantian, dan insentif petani dan lain-lain,” imbuhnya. (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional