Alih Fungsi Lahan Produktif di Lobar Tak Terkendali

Munawir Haris. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) yang menjadi mitra Dinas Pertanian, menyoroti alih fungsi lahan produktif untuk pembangunan perumahan yang kian tak terkenali.DPRD mengingatkan agar Dinas Pertanian tidak serampangan memberikan atau mengeluarkan kajian teknis penggunaan lahan produktif untuk perumahan.

Komisi II juga mempertanyakan sejauh mana Raperda LP2B yang tengah disusun oleh Pemda. “Begitu banyak lahan pertanian yang tergerus pembangunan perumahan, itu kami minta agar jangan mudah sekali mengeluarkan kajian teknis penggunaan lahan produktif,”tegas Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris usai melakukan pertemuan dengan jajaran Distan sebagai mitra komisi II Rabu, 16 Juni 2021.

Iklan

Menurutnya, walaupun pengurusan pengeluaran izin ada pada Dinas Perizinan, namun  rekomendasi kajian teknis itu ada di Dinas Pertanian. Ia mengingatkan jangan sampai mudahnya mengeluarkan rekomendasi kajian teknis keluar justru menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH). “Makanya saya ingatkan tadi untuk tidak main-main dalam hal melakukan kajian teknis pertanian,” imbau politisi PAN ini.

Selain itu pihaknya juga menyoroti realisasi Pendaptan Asli Daerah (PAD) pada sektor pertanian di 2020.Bagaimana tidak, dari target PAD Rp750 juta, realisasnya hanya mencapai Rp500 juta. Padahal sumber PAD di pertanian begitu  besar terutama lahan pertanian produktif.“Makanya saya pertanyakan, kajiannya seperti apa dampak dari sebegitu banyak disetiap kecamatan ada lahan pertanian yang tergerus pembangunan,” tegasnya.

Ia mengingatkan kembali untuk tidak gampang mengeluarkan izin kajian teknis pertanian. Karena disatu sisi sumber PAD dari lahan pertanian berkelanjutan harus dipetakan. Sebab tidak mungkin hanya berharap dari sektor pariwisata.“Teknologi pertanian itu penting, saya ingatkan sama pertanian. Dinas Perizinan tidak mungkin mengeluarkan izin tanpa ada rekomendasi kajian Pertanian,” ujarnya. Bagaimana dengan Lahan abadi berkelanjutan ? Politisi PAN itu mengatakan pihaknya tetap mendorongnya. Namun disatu sisi beban PAD yang begitu besar, akan membebani APBD jika sudah ditetapkan sekian hektare lahannya.

“Karena dari pupuknya hingga keperluan lainya akan menjadi beban APBD,” pungkasnya.

Sementara Kadis Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri mengatakan dalam kunjungan komisi II ke Distan, salah satu sarannya adalah terkait pengendalian kajian penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan. Pihaknya bertugas membuat kajian teknis, bukan berupa rekomendasi.Dalam kajian teknis itu pihaknya menggambarkan pola tanam, kondisi pertamanan selama setahun atau dua – tiga musim tanam.Selain itu bagaimana menghitung produktivitasnya.”Itu saja sih intinya kalau kajian teknis, memberikan pandangan atau Gambaran umum kondisi lahan yang dimintai kajiannya oleh TKPRD,”ujarnya.Dari datanya, mengacu data tahun 2015 sampai sekarang terdapat alih fungsi lahan sekitar 2 persen.Dari luas lahan hasil pendataan awal tahun 2016 mencapai 17.376 hektar.(her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional