Alih Fungsi, Lahan Pertanian Kota Mataram Hanya Tersisa 1.973 Hektar

Mataram (suarantb.com) – Penerbitan izin pembangunan 10  perumahan di Kota Mataram yang diajukan sejak tahun 2016,  hingga saat ini masih tertunda. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM, penundaan pemberian izin tersebut dikarenakan masih menunggu hasil perubahan revisi RTRW yang baru.

“Kebanyakan harus menunggu perubahan revisi tata ruang terbaru, sekarang masih dalam pembahasan, jadi nunggu hasil dari revisi yang terakhir,” ujarnya, Senin, 3 April 2017.

Iklan

Ia menerangkan, penerbitan izin pembangunan perumahan tersebut akan diberikan  ketika hasil revisi RTRW terbaru nantinya sudah keluar. Menurutnya, penundaan izin tersebut juga terkait persoalan lahan yang umumnya masih merupakan lahan pertanian. “Kemarin memang ndak boleh dari pertanian,” ungkapnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli menyebutkan bahwa alih fungsi lahan di Kota Mataram terus terjadi. Menurutnya, lahan produktif di Kota Mataram hingga saat ini hanya tersisa 1.973 hektar.

“Sekarang sisa lahan produktif di Kota Mataram 1.973 hektar. Ada penurunan 89 hektar dari tahun lalu,” ujar Mutawalli, Senin, 3 April 2017. Umumnya, lahan pertanian produktif tersebut beralih ke pembangunan perumahan.

Dalam menyikapi persoalan ini, ia menilai penetapan lahan abadi harus ada di Kota Mataram. Khususnya untuk kemandirian dan ketahanan pangan. Ia menuturkan jika saat ini usul penetapan lahan abadi telah diajukan dan sedang dikaji oleh DPRD Kota Mataram.

“Penetapan lahan abadi lagi dibicarakan sama DPRD. Kemarin sudah dikasih bahan dan kajiannya. Lahan abadi harus ada, untuk ketahanan dan kemandirian pangan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait izin 10 perumahan yang rencananya dibangun di lahan produktif, Mutawalli menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu hasil revisi RTRW  terkait alih fungsi lahan tersebut. Ia pun berharap agar persoalan alih fungsi lahan dapat dibatasi melalui revisi RTRW yang saat ini masih dalam proses kajian. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here