Alih Fungsi Lahan di Mataram Meningkat

Salah satu areal persawahan produktif di Kota Mataram yang dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Alih fungsi lahan di Kota Mataram terus meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kota Mataram dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), alih fungsi lahan terjadi sebanyak 26 hektare.

“Alih fungsi lahan menurut BPN sudah berkurang lagi. Tinggal 1.487 hektare dari 1.513 hektare,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, saat dikonfirmasi, Rabu, 29 Juli 2020. Sebagian besar alih fungsi yang terjadi menurutnya ditujukan untuk pembangunan rumah.

Menurut Mutawalli, alih fungsi lahan tersebut wajar terjadi mengingat kepemilikan lahan yang ada di masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. “Itu lahan masyarakat. Sudah dibolehkan juga membangun dalam RTRW,” jelasnya. Kendati demikian, pihaknya masih mengakomodir 509 hektare lahan masyarakat yang dilarang untuk melakukan alih fungsi. Di mana lahan tersebut masuk dalam program lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Mataram.

Untuk itu, pemilik lahan telah diberikan kompensasi berupa sarana produksi (saprodi), irigasi, dan lain-lain. “Kalau yang 509 hektare itu (kita upayakan) tidak terganggu. Sementara ini targetnya mereka tetap dapat saprodi, bantuan irigari, dan sarana prasana lainnya. Selama ini masih kita prioritaskan dia dapat,” ujar Mutawalli.

Kendati demikian, Pemkot Mataram telah merevisi target panen gabah kering dari 32 ribu ton menjadi 29 ribu ton. Di sisi lain, pengawasan proses alif fungsi lahan juga terus diawasi Dinas Pertanian bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pengawaan yang dilakukan mengikuti proses pembangunan yang dilakukan masyarakat atau pihak pengembang. Terutama untuk memastikan pembangunan tersebut tidak merusak saluran irigasi yang ada. (bay)