Alih Fungsi Hutan Dinilai Picu Bencana Alam di Dompu

Muttakun. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemanfaatan kawasan hutan negara untuk penanaman jagung di Kabupaten Dompu, nyaris tidak terkontrol. Buktinya, perluasan area perambahan terus terjadi setiap tahun. Kondisi itu lantas dinilai menjadi pemicu utama bencana alam awal tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun kepada Suara NTB, Senin, 18 Januari 2021 menyampaikan, bencana alam pada sejumlah wilayah sebulan terakhir, tidak terlepas dari perilaku masyarakat dan sikap pemerintah, terutama dalam memberi ruang pemanfaatan hutan untuk penanaman jagung tanpa pengontrolan dengan baik.

Iklan

Meski itu baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun dampak dominonya tak kalah besar, seperti misalnya ratusan rumah harus terendam banjir saat musim hujan, ribuan kepala keluarga kesulitan memperoleh air bersih diwaktu kemarau hingga tewasnya sejumlah pengguna jalan akibat longsor. “Kalau kita melihat bencana alam banjir, tanah longsor kecenderungannya itu adalah akibat alih fungsi hutan,” tegasnya.

Pemanfaatan kawasan hutan dengan cara merusak ekosistim yang ada, sudah sangat memperihatinkan. Tak heran, hujan dengan intensitas sedang saja membuat luapan air sungai merendam pemukiman warga. Kondisi ini, harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemangku kebijakan.

Menurut dia, memperbaiki perekonomian masyarakat tidak terbatas pada program jagung, masih banyak alternatif lain yang notabene lebih mengedepankan kelestarian lingkungan.

Kalaupun terpaksa bertahan dengan program unggulan tersebut, maka sistem pemanfaatanya bisa dirubah dengan pola MPTS. Artinya, terdapat tanaman keras lain pada sela jagung yang hasilnya bisa memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

“Sudah ada kewajiban itu sebenarnya, cuma teman-teman di BKPH dalam mengajak masyarakat khususnya kelompok tani belum menerapkan saksi itu. Makanya kedepan di masa kepemimpinan AKJ-Syah, kita tidak ingin membiarkan masyarakat semau atau seenaknya sendiri mengelola hutan. Wajib hukumnya menanam pohon keras, kalau tidak terpaksa dikeluarkan dari kawasan,” jelasnya.

Dengan pola MPTS serta peningkatan patroli kawasan, Muttakun meyakini, tingkat kerusakan hutan di daerah akan mampu diminimalisir. Dan tentunya bisa mengurangi resiko bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor maupun kekeringan. (jun)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional