Ali BD : Bisa Dilakukan ‘’Judicial Review’’ ke MK

Selong (Suara NTB) – Adanya pembatasan usia bagi perangkat-perangkat desa, seperti kepala dusun, kepala urusan hingga sekretaris desa masih menuai protes keras dari para Pengurus Perangkat Daerah Indonesia (PPDI). Termasuk PPDI Lombok Timur.  Atas kondisi ini, Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, adanya aturan yang menegaskan batasan usia perlu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Bupati Lotim itu diungkap saat bertemu dengan PPDI di Suryawangi Labuhan Haji, Kamis (4/8/2016).

Iklan

Bupati menambahkan, aturan batasan usia itu sudah dituangkan pula dalam Peraturan Daerah (Perda) Lotim. Namun, soal perda, kata bupati bisa diubah.  Adapun protes dari PPDI ini, aturan batasan usia sesuai juga yang termaktub dalam Perda Nomor 3 tahun 2015  itu tidak berpihak kepada perangkat desa yang lama. Keinginan PPDI bisa diangkat langsung tanpa melalui proses seleksi lagi hingga batas usia 60 tahun.

Bupati Ali BD langsung memerintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H. Syamsuddin yang turut hadir dalam pertemuan agar tidak memakai perda tersebut. “Perda Anda cacat, batasi umur orang jadi perangkat desa. Ubah perda itu, ini untuk kemaslahatam dan kita bela rakyat,” terang bupati.

Menurutnya, aturan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan tidak usah diikuti. Bagi yang tidak menaati aturan ini tidak ada sanksinya. “Kita tidak punya kepentingan memecat orang. Perda tidak boleh dipakai dulu. Tidak usah bertengkar mati-matian, kita tidak mau berdebat yang tidak ada manfaatnya,” tambahnya.

Ketua PPDI Lotim, Hamzah dan Kepala BPMPD Lotim, H. Syamsuddin pun sempat memperdebatkan persoalan batasan usia ini di hadapan bupati.

Hamzah mengaku, pihaknya sudah lama memperjuangkan hak untuk bisa diangkat. Keinginan mereka, perangkat desa yang ada sekarang bisa diangkat langsung tanpa melalui proses tes nantinya. Batasan waktu yang diinginkan adalah sampai usia 60 tahun sesuai penafsiran undang-undang.

  Ali BD Tidak akan Hadiri Debat Kandidat

Sebelum masa usia 60 tahun, seluruh perangkat desa yang ada sekarang memiliki hak menjadi perangkat desa. Pihaknya mengkritisi, hanya di Kabupaten Lotim tempat regulasi yang menyatakan pembatasan usia tidak memenuhi syarat, maka harus berhenti.

Sementara Kepala BPMPD Lotim H. Syamsuddin, menjelaskan, dasar hukum soal batasan usia tertuang dalam pasal 118 ayat satu UU Desa. Di mana, perangkat desa akan direkrut setelah habis masa jabatannya. Sedangkan aturan  menegaskan, pengangkatan yang baru batasan usianya 20-42 tahun.

Keinginan PPDI itu, katanya, sudah dikonsultasikan ke pusat. Pusat, katanya, perangkat desa diberhentikan sampai masa jabatannya. “Kita juga ingin mengakomodir keinginan dari PPDI. Saat konsultasi ke pemerintah provinsi, disarankan juga untuk kembali pada undang-undang,’’ tambahnya. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here