Alat Perekaman E-KTP Tiga Kecamatan di Lobar Rusak

Pelayanan perekaman E-KTP di UPT Dukcapil Kecamatan Sekotong ini lumpuh total akibat alat yang rusak, Senin, 20 September 2021.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan perekaman E-KTP (KTP elektronik) di kantor unit pelaksana teknis (UPT) Dukcapil sejumlah kecamatan di kabupaten Lombok Barat (Lobar) lumpuh total akibat alat perekam KTP rusak. Tiga kecamatan itu masing-masing Gunungsari, Sekotong dan Kuripan.  Akibatnya, sejak beberapa bulan pelayanan e KTP tidak bisa dilakukan di kantor kecamatan.

“Teman-teman kepala dusun di Gunungsari mengeluh alat rekam KTP rusak, sudah masuk dua bulan. Sementara warga rekam ke kantor Batulayar harus menunggu jam 12,” kata Ketua Forum Kadus Se- Kecamatan Gunungsari, Taufik, akhir pekan kemarin. Dikatakan, Kadus Barat Kubur Desa Sesela ini pelayanan perekaman e-KTP selama dua bulan dikeluhkan oleh warga. Pihaknya belum tahu persis penyebabnya. Yang pasti, alat rekam yang tidak berfungsi.

Iklan

Ia berharap agar alat yang rusak segera diperbaiki bahkan diganti oleh Pemkab.  Karena bagaimanapun ini menyangkut pelayanan publik yang sangat dibutuhkan warga.

Kadis Dukcapil Lobar, M. Hendrayadi tak menampik pelayanan UPT Dukcapil di tiga kecamatan itu mandek gara-gara mesin perekam KTP mati total. “Karena alat rekam di dua UPT Dukcapil kecamatan ini (sekotong dan Gunungsari) tak berfungsi, mati total. Sehingga pelayanan tidak jalan,” kata Hendra. Diakui kondisi semua alat rekam yang ada di kecamatan masing-masing Sekotong, Gunungsari dan Kuripan kondisinya tidak beda. Alat-alat ini hibah yang diberikan ke kecamatan tahun 2012 dari pusat.

Namun kemungkinan akibat kurang perawatan,  ditambah lagi alat sudah berusia lama mengakibatkan sejumlah alat di beberapa kecamatan itu kurang sensitif. Sehingga itu membahayakan, karena bisa menyebabkan sidik jari tidak terbaca, sehingga terjadi data ganda. “Alat rekam di Sekotong mati total alatnya. Tidak bisa cetak e KTP, apalagi mau lakukan perubahan karena semua alatnya rusak,” katanya.

Selain tiga kecamatan itu, di UPT Kediri juga ada gejala alatnya bermasalah. Sedangkan untuk alat rekam di kecamatan lainnya masih bisa diperbaiki. Seperti di Lembar, namun itupun kondisinya kerap ngadat (kadang hidup mati).

Terkait hal ini pihaknya sudah bersurat ke pimpinan untuk mengusulkan pengadaan alat baru. Termasuk camat terkait juga sudah bersurat. Ia berharap agar ada anggaran untuk pembelian alat tahun depan, atau paling tidak pada APBD perubahan ini. Hanya saja diakui kondisi anggaran saat ini dampak Covid-19.

Kata dia, kalau Pemkab mau memberikan pelayanan terbaik ke masyakarat dari sisi Adminduk, maka seharusnya didukung oleh alat yang terbaik. Untuk sementara warga yang dari dua wilayah itu yang butuh perekaman dilayani ke kantor Camat terdekat. Kalaupun tidak mampu dilayani di kecamatan itu, maka diarahkan ke kantor Dukcapil. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional