Alasan STIE AMM Mataram Tetap Ngotot Menolak Pengenaan Sewa Berlaku Surut

H. Umar Said (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Pernyataan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui pemberitaan di Suara NTB, Rabu, 25 November 2020 yang menyatakan STIE AMM Mataram masih ngotot terkait permasalahan lahan perlu diperjelas. Hal ini agar masyarakat dan mahasiswa STIE AMM mengetahui permasalahan yang sebenarnya terkait persoalan tanah girik yang dipakai kampus STIE AMM.

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., menjelaskan, pemerintah pusat, gubernur maupun bupati harus tunduk pada aturan hukum. Dalam kasus tanah girik kampus STIE AMM,  sesuai aturan perundang-undangan mengharuskan adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk penarikan sewa di lembaga pendidikan.

Umar menekankan, ada beberapa hal yang harus diketahui bersama terkait alasan STIE AMM tetap ngotot menolak pembayaran sewa berlaku surut sejak sepuluh tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2020. Bahwa Perda Lombok Barat No. 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah yang dipergunakan mengharuskan STIE AMM membayar sewa, padahal Perda itu belum disesuaikan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Dengan tidak disesuaikan Perda inilah, STIE AMM tidak sepakat dengan BPKAD Lombok Barat. Semestinya Perda dibuat dahulu. “Selanjutnya apakah diberlakukan dalam bentuk Pergub Sewa dan sebagainya yang jelas ada payung hukumnya sudah jelas,” katanya.

Namun, anehnya, menurutnya, BPKAD menghitung memakai appraisal, lalu keluarlah angka sebesar Rp441.803.000  dan dikenakan kepada STIE AMM yang semestinya nilai tesebut dimasukkan ke Perda dahulu untuk dibahas para anggota Dewan. Sebab peraturan dibuat oleh Pemerintah bersama DPR.

Ia juga menjelaskan, bahwa Surat Keputusan yang dimiliki STIE AMM melalui Badan Hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma NTB (Leptridak) dengan akte no. 526 yaitu dengan No. Kep 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 berlaku sampai dengan dikembalikan kepada Pemda dengan hak pakai. Namun, nyatanya STIE AMM belum selesai memakainya lalu dicabut dengan SK Bupati No. 697/72/BPKAD/2020 tanggal 28 September 2020.

Selain itu, SK No. 697/72/BPKAD/2020 tanggal 28 September 2020 berlaku surut sejak 2010. Namun, menurut Umar, anehnya SK No. Kep. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 sedang berlaku lalu dicabut, sedangkan waktu belum berakhir.

Umar juga menyampaikan, BPKAD mempertanyakan perubahan nama Yayasan Leptridak menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro NTB (P2LPTD). Untuk itu, dijelaskan bahwa SK Bupati No, Kep. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 memberikan hak pakai kepada Yayasan Leptridak dengan akte Abdurahim, SH No. 526. Maka untuk jelasnya harus membaca pasal 14 akte Yayasan Leptridak yang menyebutkan sebagai putusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar yayasan ini atau membubarkan yayasan hanya sah jikalau diputuskan berdasarkan Rapat Badan Pendiri sekurang-kurangnya 3/5 jumlah anggota Badan Pendiri. Dan ketentuan ini telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Mahkamah Agung RI No. 2252 K/PDT/2009. “Jadi harus membaca anggaran dasar/ rumah tangga yayasan,” katanya.

Umar menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada pasal 127 huruf c maupun pasal 128 ayat 2 b dan ayat 3 tidak ada  menyebut sewa lahan untuk pendidikan.

“Sehingga kalau STIE AMM menyewa tanah girik (tanah negara bebas) yang tercatat di daerah nampaknya aneh, sebab STIE AMM adalah penyelenggara proses belajar dan mengajar (Lembaga pendidikan yang bersifat Nirlaba) bukan bisnis an sich,” katanya.

Di samping itu, perintah pengosongan lahan tanah girik yang bangunannya atas nama STIE AMM telah berdiri gedung-gedungnya sekitar 34 tahun dan surat pengosongan bukan keputusan Penyelesaian Perselisihan Perumahan Daerah seperti diatur dalam peraturan serta tembusan pada angka 3 kepada KPK, dan hal ini STIE AMM juga telah melapor ke KPK yakni kepada Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Deputi Bidang Pencegahan ke Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Selanjutnya STIE AMM berencana akan melapor khusus ke Menteri Dalam Negeri atas pemberitaan secara daring di media publik. “Sebab BPKAD Pemda Lobar berusaha mencemarkan nama baik STIE AMM dengan maksud tidak jelas. Dengan cara berulang-ulang kali mengekspos, baik melalui koran maupun media elektronik sehingga mahasiswa kami banyak yang keluar mengundurkan diri,” katanya.

Umar juga menyampaikan, bahwa STIE AMM Mataram menerima surat pengosongan lahan atas pemakaian tanah girik sebagai tempat berdiri Kampus STIE AMM. Sebab tidak ada suatu berita acara pengosongan yang ditandatangani Panitia Perumahan Pemda Lombok Barat, hanya selembar surat  bukan berita acara Panitia Penyelesaian Perselisihan Perumahan  Daerah.

“Yang menjadi pertanyaan apakah masih ada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perumahan Daerah ini di Lombok Barat dan secara kebetulan kami pernah duduk sebagai anggota tetapi sekarang sudah dibubarkan. Jadi kayaknya tidak ada di Lombok Barat/Pemda,” katanya.

Umar menjelaskan, Surat Keputusan Bupati No. Kep. 254/593/287 tanggal 27 Maret 1986 merupakan jaminan berdiri serta diakui STIE AMM. Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh segala upaya hukum untuk mempertahankan kebenarannya. “Dan kami yakin Pemda sebagai badan hukum pemerintahan tentunya akan mengayomi keberadaan lembaga pendidikan yang ada,” katanya.

Hal yang masih membingungkan pihaknya, Pemda Lobar ingin mencabut penggunaan tanah girik yang dipinjamkan kepada Yayasan Leptridak NTB (STIE AMM), yang diminta segera harus di kosongkan. Seharusnya tidaklah demikian karena lembaga pendidikan STIE AMM mempunyai badan hukum dan berdiri sejak tahun 1983. Di samping itu, kehadirannya pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah khususnya Pemda Lombok Barat.

Menurutnya, dalam kurun lima kali pergantian Pimpinan Daerah di Lombok Barat tidak ada mempunyai titik pandang yang berbeda, namun karena saat ini adanya sudut pandang yang berbeda, maka pihaknya menempuh penyelesaian masalah ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN).

Umar mengajak agar memperkuat pembangunan hukum dan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga memberikan landasan hukum bagi masyarakat di daerah. “Kita harus ingat bahwa kesadaran hukum yang semakin mengikat akibat semakin lajunya pembangunan maka menentukan kemampuan personalia daerah yang mampu, bukan hanya berkomentar tanpa fakta dan aturan yang jelas,” pungkasnya. (ron/*)