Aktivitas Pemerintahan Belum Normal, Sejumlah Gedung Milik Pemprov NTB Masih Berisiko

Mataram (Suara NTB) – Sejak gempa beberapa waktu lalu, aktivitas pemerintahan lingkup Pemprov NTB belum normal. Gempa beruntun membuat gedung-gedung perkantoran milik Pemprov berisiko ditempati, karena rusak.

‘’Menurut informasi dari Dinas PUPR,  ada beberapa gedung yang rusak. Tak layak ditempati  seperti BKD, BPKAD,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 24 Agustus 2018.

Iklan

Secara kasat mata, kata Fathurahman, Gedung BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah tak layak dipakai. Karena rusak akibat gempa yang mengguncang Pulau Lombok dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun gedung pemerintahan banyak yang rusak dan tak bisa ditempati, Fathurahman mengatakan rutinitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan, yang menyangkut administrasi dan lainnya.

Dalam masa tanggap darurat bencana gempa bumi, Fathurahman mengatakan seluruh OPD fokus pada penanganan pascabencana. Gubenur telah menginstruksikan seluruh OPD turun langsung ke daerah-daerah yang kena dampak bencana.

Masing-masing OPD memberikan pendampingan dan bantuan ke desa-desa binaannya yang terdampak bencana.  ‘’Untuk mendata dan sebagainya yang diperlukan masyarakat terdampak. Sehingga konsentrasi ASN Pemprov ke sana,’’ terang Fathurahman.

Pihaknya berharap setelah masa tanggap darurat selesai, aktivitas pemerintahan kembali normal. Artinya, OPD tak lagi melakukan pendampingan ke desa-desa binaan. Karena penanganan bencana diambil alih Pemda kabupaten/kota.

Namun, untuk mendukung kembalinya roda pemerintahan berjalan normal harus didukung sarana prasarana yang memadai.  Yakni gedung pemerintahan yang layak ditempati. Karena banyak gedung pemerintahan yang rusak, berisiko ditempati, maka dibutuhkan tenda-tenda darurat. ‘’Paling tidak,  ada tenda yang dibangun,’’ katanya.

Pantauan Suara NTB, Jumat, 24 Agustus 2018 di Sekretariat Daerah atau kantor Gubernur NTB, aktivitas pemerintahan masih sepi. Begitu juga di sejumlah OPD, aktivitas ASN belum normal. Ada beberapa ASN yang terlihat masuk kantor. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional