Aktivis di Kota Mataram Galang Dukungan Penangguhan Penahanan Nuril

Mataram (suarantb.com) – Sejumlah aktivis Kota Mataram menggelar diskusi di UPTD Bale ITE Mataram Senin, 8 Mei 2017. Sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa, ormas dan NGO hadir dalam pertemuan itu. Mereka  menggalang dukungan untuk penangguhan penahanan Baiq Nuril Maknun.

Dalam diskusi yang dipandu  Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, peserta  antusias menyampaikan gagasan. Salah satu topik yang dibahas dalam diskusi itu mengenai penangguhan penahanan Nuril.

Iklan

Terkait penangguhan penahanan, Juru Bicara #SaveIbuNuril, Nur Janah mengaku ada sejumlah pejabat yang siap menjadi penjamin. Berdasarkan perkembangan terkini, anggota DPD RI asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu  Ganefi sudah menyatakan kesanggupannya. Selain itu #SaveIbuNuril akan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Karena kami mendengar bahwa mereka juga sangat mendukung proses ini untuk melindungi ibu Nuril. Membebaskan Ibu Nuril dan menindak tegas pelaku yang sesungguhanya,” jelasnya.

Selain itu, menurut Janah semua peserta diskusi yang hadir, baik secara kelembagaan dan personal siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Nuril.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Nyanyu Ernawati mengaku sangat prihatin. Seorang ibu yang mempertahankan harga diri dan martabatnya sebagai perempuan justru ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami menjaminkan agar ibu Nuril ini bisa dikeluarkan dari tahanan,” tegas Nyanyu.

Sebelumnya, Baiq Nuril Maknun yang menjadi terdakwa kasus ITE sudah ditahan sejak sebulan yang lalu. Pada sidang perdana Kamis, 4 Mei 2017, Nuril didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian Jaksa menilai Nuril telah melanggar UU No. 11 tahun 2008 UU ITE Pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1.

Namun, menurut Penasihat Hukum Aziz Fauzi, SH terdapat fakta yang dikaburkan yaitu bagaimana rekaman yang ada pada terdakwa berpindah ke orang lain. Padahal rekaman tersebut berpindah karena diminta orang lain dan diberikan setelah dua minggu.

Aziz menilai tidak diungkapnya motif terdakwa oleh JPU dalam dakwaan sebagai sesuatu yang sangat fatal. Hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP di mana dakwaan harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. “Sehingga dakwaan penuntut umum ini seharusnya dinyatakan batal demi hukum,” tandasnya. (bur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here