Aksi Tolak Eksplorasi Gunung Samoan Memanas

Para peserta unjuk rasa yang mencoba melakukan provokasi kepada aparat penegak hukum sehingga sempat memanas.(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Selamatkan Gunung Samoan (GMKSGS) kembali melakukan aksi penolakan terkait aktivitas eksplorasi gunung Semoan di Lingkungan Sebubuk. Aksi lanjutan tersebut sempat memanas lantaran para aksi tidak diizinkan masuk ke komplek pemerintahan (Kantor Bupati) setelah aparat gabungan melakukan penjagaan ketat.

“Kami mendesak Pemerintah agar segera mencabut izin eksplorasi gunung Samoan karena terindikasi ada permainan dalam pengurusan izin dimaksud,”  ungkap H. Syamsuddin, Kordinator aksi di depan Graha Fitrah, Senin, 8 Oktober 2020. Dirinya juga menuding Pemerintah daerah telah melakukan konspirasi besar dalam proses pengurusan izin yang saat ini dipegang oleh PT Sumbawa Barat Mineral (SBM).

Iklan

Disebutkannya, gunung Semoan merupakan jantung Kota Taliwang dan menjadi sumber mata air bagi ratusan ribu kepala keluarga yang tinggal di KSB. Gunung samoan juga merupakan benteng kota Taliwang ketika terjadi air pasang dan tsunami. Makanya GMKSGS meminta agar pemerintah  segera mencabut izin tersebut untuk keberlangsungan  ratusan ribu kepala keluarga. Apalagi dampak dari tambang bawa tanah ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena masalah ini harus segera disikapi secara serius sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin eksplorasi PT SBM. Jika tidak maka biarkan kami yang akan mengambil tindakan sendiri,” ancamnya.

Menanggapi masalah tersebut, Sekda Sumbawa Barat, H. Abdul Azis, SH., MH mengatakan tidak ada kewenangan untuk mencabut izin lokasi apalagi izin ini sudah terbit sejak tahun 1998. Desakan untuk mencabut izin tersebut tidak bisa serta-merta bisa dilakukan karena akan sangat menyalahi aturan. Pemkab tidak pernah mengeluarkan izin untuk pertambangan karena kewenangan sudah berada di provinsi. Tetapi jika ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan dimaksud pada eksplorasi dilakukan maka Pemerintah akan bersikap dan mengambil tindakan tegas. Jika tidak ada pelanggaran, maka tidak ada kewenangan pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang saat ini sedang berjalan. Apalagi masalah izin sudah tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan di provinsi sehingga yang lebih berperan adalah provinsi. “Masalah izin sudah tidak ada di daerah tetapi di provinsi dan tidak ada kewenangan juga daerah untuk mencabut izin yang sudah ada sejak lama,” tukasnya. (ils)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional