Aksi Tolak Eksplorasi Gunung Samoan Berlanjut

Nampak puluhan peserta aksi  yang tergabung dalam (GMKSGS) saat melakukan orasi di Halaman gedung DPRD KSB, Rabu, 25 November 2020.(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Selamatkan Gunung Samoan (GMKSGS) terus menyuarakan penolakan terhadap eksplorasi gunung Semoan di Lingkungan Sebubuk. Sebab hasil investigasi di lapangan ditemukan bahwa PT Sumbawa Barat Mineral (SBM) selaku perusahaan yang melakukan penambangan diduga ada beberapa izin yang dianggap maladministrasi salah satunya analisis dampak lingkungan (andal).

“Aksi ini merupakan kesekian kalinya kami lakukan tapi sayangnya Pemerintah masih belum bersikap dan memandang sebelah mata atas aksi yang kami lakukan. Karena jika eksplorasi tetap saja dilakukan maka dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat sekitar dan masyarakat KSB umumnya,”  ujar Yuni Bourhany Kordinator aksi, Rabu, 25 November 2020.

Disebutkannya, gunung Semoan merupakan jantung Kota Taliwang dan menjadi sumber mata air bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kaki gunung tersebut. Jika pemerintah tidak segera mencabut izin maka akan sangat tidak baik bagi lingkungan. Tentu tidak hanya di lokasi tersebut saja melainkan kompleks KTC juga akan terancam jika aktifitas eksplorasi dilakukan. Karena dari gunung Samoan ada sekitar 7 hektar lahan didalam kota Taliwang yang masuk daerah eksplorasi. Oleh karena masalah ini harus segera disikapi secara serius sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin eksplorasi PT SBM. Jika tidak maka biarkan kami yang akan mengambil tindakan sendiri,” ancamnya.

Masa aksi juga mendesak agar PT. SBM memperlihatkan Izin usahannya secara transparan  atas Pertambangan yang dilakukan di gunung Semoan. Karena mereka menganggap bahwa Andal yang digunakan saat ini untuk melakukan eksplorasi merupakan andal yang bodong (Palsu). Untuk itu, pihaknya berharap kepada DPRD untuk segera mengagendakan pertemuan Bipartit untuk membahas masalah ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena jika eksplorasi tetap saja berlanjut, maka masyarakatlah yang akan merasakan dampak terutama tanah longsor. “Dua tuntutan tersebut harus dipenuhi oleh DPRD supaya terjadi hal yang tidak diinginkan dan bila perlu aktifitas mereka dihentikan sementara waktu,” timpalnya.

Menemui peserta aksi Sekretaris DPRD Ir. Irhas R Rayes, M. Si mengaku akan segera melaporkan ke Pimpinan dengan harapan bisa segera difasilitasi terkait keinginan peserta aksi. Karena untuk saat ini tidak ada satupun anggota DPRD yang masuk kantor karena urusan sesuatu dan lain hal. ” Apa yang menjadi tuntutan mereka tetap akan kami sampaikan ke Pimpinan untuk proses lebih lanjut,” singkatnya. (ils)