Aksi Bela Beli Produk Lokal, Jalan Baru Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

H. Zulkieflimansyah.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB. Pemberdayaan UMKM melalui kebijakan bela dan beli produk lokal bertujuan mengatasi pengangguran dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Karena kami yakin betul untuk mengatasi pengangguran, kita bebas dari kemiskinan harus berani meretas jalan baru dengan langkah yang tak biasa. Jadi kami berani, pakai produk UMKM,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Iklan

Dalam Rapergub yang sedang disusun, ada beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan Pemprov membuat regulasi aksi bela dan beli produk lokal NTB. Pertama, UMKM memiliki peranan penting bagi perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Kemudian penciptaan nilai tambah produk dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di NTB.

Kedua, UMKM di NTB belum memiliki kapasitas berproduksi yang memadai. Ketiga, sejak Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap terhambatnya UMKM. Sehingga mengancam terjadinya penurunan kesejahteraan pelaku usaha dan stagnannya pertumbuhan ekonomi wilayah.

Keempat, dalam rangka meningkatkan kapasitas berproduksi dan daya saing pasar dari UMKM sekaligus mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemprov NTB mengambil kebijakan pemberdayaan UMKM secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan. Baik sebagai objek perlindungan sosial maupun subjek stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Dalam webinar dengan tema Transformasi Digital UMKM yang diikuti Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Kamis (9/7) lalu, gubernur memaparkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19. ‘’Kami punya keberanian untuk meretas jalan baru,’’ kata orang nomor satu di NTB ini.

  Wagub Minta Pemda Berikan Perhatian kepada Koperasi Berprestasi

Program JPS yang dibuat bukan berupa uang tunai. Tetapi JPS yang diberikan kepada masyarakat terdampak berupa barang yang merupakan produk buatan IKM dan UMKM lokal NTB. Mulai dari program JPS Gemilang tahap I, tahap II dan tahap III. Pada penyaluran JPS tahap III, jumlah IKM dan UMKM lokal yang dilibatkan sebanyak 4.673 IKM dan UMKM.

Gubernur menyadari penggunaan produk IKM dan UMKM lokal dalam JPS Gemilang pasti akan ada suara sumbang. Karena produk yang dihasilkan IKM dan UMKM lokal kualitasnya lebih jelek dibandingkan produk pabrikan dan harganya pasti tidak kompetitif.

Namun, kebijakan yang diambil Pemprov NTB melalui program JPS Gemilang merupakan bentuk keberpihakan atau afirmasi kepada IKM dan UMKM lokal. Meskipun harga minyak goreng kelapa yang diproduksi IKM dan UMKM lokal lebih mahal dari minyak goreng pabrikan. Namun ada cost of learning yang didapatkan oleh IKM dan UMKM lokal.

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, IKM dan UMKM lokal mendapatkan pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas produk yang dihasilkan. Lewat pelibatan IKM dan UMKM dalam program JPS Gemilang, kata gubernur, Pemprov kini dapat memetakan klaster-klaster UMKM dengan kompetensinya masing-masing.

Seperti IKM dan UMKM penghasil beras, garam, ikan kering, minyak kelapa, abon, gula aren, susu kedelai, kopi, teh kelor, serbat jahe, masker, anyaman bambu atau dedungki, sabun, kue kering dan lainnya.

Dengan banyaknya produk-produk IKM dan UMKM NTB tersebut, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, pasarnya bukan saja NTB tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dengan sentuhan Informasi dan Teknologi (IT), produk IKM dan UMKM seperti kopi dan lainnya dapat menjangkau pasar luar negeri.

  Intervensi Desa Miskin, Nelayan Sekotong Dibantu Sarana Budidaya Mutiara

Apalagi dengan adanya Pergub tentang Pemberdayaan UMKM atau Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB. Hal itu akan mengharuskan warga NTB punya preferensi terhadap produk lokal.

Sebagai bentuk keberpihakan Pemda  terhadap produk lokal. Dr. Zul mengatakan, dalam program stimulus ekonomi, Pemprov memesan 2.130 mesin dan alat yang dibuat oleh IKM Permesinan NTB. Dengan adanya bantuan mesin produksi tersebut, produktivitas IKM dan UMKM NTB semakin meningkat tiga sampai empat kali lipat dibandingkan sebelumnya.

‘’UMKM kita naik kelas bukan saja skalanya. Tapi kompetensi dan kapasitasnya. Sehingga mampu menciptakan pasar yang lebih luas di luar negeri di masa mendatang,’’ tandas gubernur.

Untuk pemasaran produk IKM dan UMKM lokal tersebut, nantinya akan dilibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov yaitu PT. Gerbang NTB Emas (GNE)  yang kemudian akan dijual baik di dalam daerah maupun luar daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh NTB.

Melalui  Trade and Distribution Center (TDC) yang diinisiasi oleh PT.GNE, mengarahkan agar BUMDes dibentuk untuk menjadi sebuah pasar besar yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes akan mendorong keterlibatan masyarakat desa seluas-luasnya untuk menyediakan berbagai kebutuhan terhadap produk-produk lokal masyarakat. TDC  sebagai sales and distribution point yang melayani kebutuhan warga dan UMKM desa serta menjadi pintu utama penjualan dan distribusi produk lokal desa. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here