Aksi Bela Baiq Nuril Meluas, Tolak Eksekusi hingga Kirim Petisi ke Jokowi

Gerakan #SaveIbuNuril di arena Car Free Day Udayana Mataram,  Minggu, 18 November 2018. Masyarakat menandatangani petisi tolak eksekusi terhadap Baiq Nuril. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Aksi nasional bela Baiq Nuril Maknun (37) serentak di sembilan kota di Indonesia, termasuk di Mataram. Massa menolak upaya eksekusi terpidana kasus UU ITE itu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Mereka intinya meminta Kejari Mataram tidak mengeksekusi Baiq Nuril, korban pelecehan seksual oknum mantan kepala sekolahnya namun diputus bersalah oleh MA dengan penjara enam bulan dan denda Rp500 juta.

Iklan

Setidaknya dua alasan penolakan eksekusi itu. Pertama, putusan MA memiliki catatan yang harus dikritisi. Sebab dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana.

‘’Lewat Pasal 3 Perma tersebut, hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hokum. Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual,’’ kata anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril, Yan Mangandar, SH.

Selain itu, lanjutnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dimintanya harus turun tangan untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari tindakan kriminalisasi. Langkah pemberian amnesti pun dapat diambil. Karena menurutnya, sesuai dengan Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

‘’Ini sekaligus menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan,’’ tandasnya.

Sementara aktivis perempuan Nur Jannah menjelaskan, aksi menolak eksekusi Nuril berlangsung di sembilan kota di Indonesia. Ini menurutnya sebagai upaya edukasi kepada masyarakat,  jangan sampai muncul Nuril lainnya yang menjadi korban pelecehan seksual sekaligus korban hukum.

‘’Aksi ini untuk memastikan kepada semua perempuan kalau dilecehkan, jangan diam. Harus melawan,’’ tegasnya.  Selain itu, untuk menggugah kesadaran publik bahwa Nuril tidak sendiri. Banyak barisan yang akan membelanya berhadapan dengan hukum saat ini.  ‘’Nuril itu tidak sendiri. Perjuangan kita tanpa batas,’’ tegasnya.

Berbagai cara dilakukan untuk membela Nuril.  Petisi juga disebar untuk mendapat dukungan luas dari netizen. Harapannya, pesan publik melalui petisi sampai kepada Presiden Jokowi, sehingga Presiden menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 jo. UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

‘’Di mana untuk kepentingan negara Presiden dapat memberikan amnesti kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Kalau dikatakan syaratnya kepentingan negara yang menimpa Ibu Nuril saat ini jelas kepentingan negara,’’ kata anggota tim Penasihat Hukum Nuril, Aziz Fauzi, S.H.

Menurut Aziz,  Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Mengingat, berdasarkan fakta persidangan di tingkat pertama, Ahli dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa Ibu Nuril adalah korban kekerasan seksual secara verbal (psikis) di tempat kerja dikarenakan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang.

‘’Menjadi sangat beralasan Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Terlebih Ibu Nuril memang secara hukum terbukti tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga diputus bebas di tingkat pertama,’’ tandas Aziz. Setelah dikirim, dalam waktu empat jam, petisi ditanda tangani 10.000 netizen.

Sementara seruan aksi nasional itu ditindaklanjuti ke sejumlah daerah. Mereka menyuarakan kepentingan perempuan untuk membela diri ketika negara tidak hadir.  Aksi berlangsung di Car Free Day Pekanbaru,  Car Free Day Renon Denpasar.

Car Free Day Renon Kambang Iwak Palembang,  di Istana Presiden Jakarta,   Car Free Day A Yani Pontianak,  Car Free Day Makassar,   Cafe NOG Jalan Gunung Batu Jember,  aksi di Kantor Gubernur Jateng,  Kota Semarang dan Car Free Day, Jalan Udayana Kota Mataram. (ars/nas)