Akses Keuangan Jangan Hanya Dimonopoli Masyarakat Menengah Ke Atas

0
H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., meminta OJK melakukan ekspansi program dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan. Gubernur tidak menginginkan, akses keuangan dimonopoli sebagian kecil masyarakat menengah atas, melainkan masyarakat kecil juga memiliki peluang akses yang sama.

‘’Kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita. Saya minta, OJK tidak hanya mengawasi bank saja, tapi datang ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren-pondok pesantren dengan bahasa yang mudah dipahami,’’ saran Gubernur saat membuka Gebyar Tabungan Pelajar dalam Rangka Inklusi Keuangan NTB Gemilang di Aula RSUD KLU, Selasa, 26 Oktober 2021.

Pada acara tersebut, Gubernur menegaskan program Mawar Emas, yakni Melawan Rentenir Berbasis Masjid. Sebagai bagian dari upaya menghindarkan masyarakat dari jerat pinjaman rentenir, Gubernur meminta OJK dan kalangan perbankan, memperbanyak silaturahmi ke masyarakat berbagai kelompok dan kalangan.

Mawar Emas, merupakan program Pemprov NTB untuk membantu UMKM dan pedagang-pedagang kecil untuk mendapat akses kepada lembaga keuangan. Dengan harapan, masyarakat kecil difasilitasi dan didekatkan dengan akses permodalan.

Sejalan permintaan Gubernur NTB, Anggota Dewan Komisioner OJK, Tirta Segara, yang hadir menyambut harapan Gubernur. Tirta memiliki keyakinan bahwa untuk mengakselerasi roda perekonomian di masa sulit seperti sekarang ini, maka perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.

‘’Alhamdulillah, patut disyukuri bahwa inklusi tingkat keuangan nasional akhir 2019 telah mencapai 76 persen atau berada di atas target OJK sebesar 75 persen,’’ ucap Tirta.

Namun demikian, sambung dia, tingkat inklusi keuangan di NTB masih memilik ruang cukup besar untuk berkembang. Dimana capaian NTB baru mencapai 63 persen (di bawah capaian nasional).

Sejalan dengan itu, tingkat inklusi keuangan perlu diikuti tingkat literasi atau melek (paham) keuangan masyarakat yang masih rendah. Di NTB, tingkat literasi keuangan masyarakat baru mencapai 34 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat literasi keuangan nasional.

“Pesan pak Gubernur kepada OJK tadi tepat sekali. Jadi supaya OJK lebih sering mengunjungi sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan masjid-masjid untuk meningkatkan literasi dan melek keuangan,” kata Tirta. (ari)