Akses ke Pasar Jadi Kunci Pengembangan IKM NTB

Abdul Rauf. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kalangan wakil rakyat di Udayana memberi apresiasi terhadap keseriusan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur  NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberikan perhatian terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di masyarakat.

‘’Kita apreasiasi semangat Pak Gubernur ini dalam rangka meningkatkan IKM. Di mana kita tahu masih selalu terbelakang dalam segala sisi, tapi paling tidak ini menjadi angin baik bagi IKM di NTB,’’ ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, yang membidangi urusan perekonomian, perdagangan dan perindustrian, Abdul Rauf, ST, MM kepada Suara NTB.

Iklan

Namun demikian, Rauf memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan program industrilisasi Provinsi NTB yang dinilainya belum berlari kencang. Ia melihat belum ada fokus yang jelas dalam pelaksanaan program industrialisasi tersebut.

‘’Belum ada target yang jelas, seperti apa keberpihakan anggaran dan perencanaan bidangnya dalam pengembangan IKM ini supaya bisa terlihat nyata hasilnya. Ndak usah banyak-banyak lah dulu, mari kita pilih 10 item saja dulu, biar fokus dan kelihatan,’’ katanya.

Catatan berikutnya yang diberikan Rauf terkait dengan keberadaan STIPark yang bertugas dalam menghimpun karya IKM di masyarakat. Namun hal itu menurutnya masih belum maksimal jika hanya sekadar dihimpun, tanpa ada kepastian tindaklanjutnya.

‘’Jangan STIPark mandek sebatas menghimpun saja. Tapi kan IKM kita perlu distandarkan. Kalau hanya sekadar dihimpun, kalau tidak ada dinaikkan statusnya dan digaransi sampai dia punya lisensi ini kan bisa sia-sia,’’ katanya.

Dia menyebutkan, produk motor listrik dan IKM lainnya yang dikembangkan anak NTB tersebut akan bisa berkembang dengan baik jika, pemerintah daerah membantu mempasilitasi produk IKM masyarakat sampai bisa diproduksi massal. Sementara syarat untuk hal itu, produk tersebut wajib harus distandarisasi dan berlisensi.

  Smelter akan Dibangun dengan Kapasitas 1,3 Juta Ton Konsentrat per Tahun

‘’IKM karya anak NTB ini akan jadi sia-sia kalau tidak bisa dibuat massal dan dijual. Karena itu pemerintah harus membantu agar ini segera distandarisasi, fasilitasi dia sampai bisa produksi massal. Lisensi itu sangat penting, ide itu yang mahal, jangan sampai duplikasi, diseriusi, orang lain punya nama,’’ katanya.

Setelah tahap standarisasi, pemerintah daerah kemudian harus memfasilitasi pasarnya. Menurutnya, produk IKM masyarakat akan mati jika tak punya pasar. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam menyediakan pasar bagi IKM. NTB bisa meniru Jawa Barat bagaimana mengintervensi pasar bagi IKM.

‘’IKM itu akan jalan, sederhana hukumnya, dia harus punya pasar. Nah pasar itu kita proteksi, paling tidak di dalam daerah dulu, apa lagi bisa sampai keluar daerah. Misalnya teh kelor, kita buatkan pasarnya dengan payung regulasi, setiap kantor, hotel minum teh kelor, kenapa kita harus pakai Sari Wangi, jadi kita dulu yang harus jadi pasarnya,” ujar Rauf.

Terakhir disampaikan Rauf, dalam program industrilisasi ini, Gubernur perlu memastikan tim birokrasi yang bergerak dengan efektif. Sehingga ide dan gagasannya bisa diterjemahkan oleh bawahannya. Sebab bagaimanapun merekalah ujung tombak yang akan mengeksekusi program industrilisasi ini.

“Intinya harus ada gerakan, jangan hanya sekedar Gubernur bicara dengan semangat tinggi, tapi progam ini mandek di pasukan yang ada di bawah ini. Ini penting jadi perhatian, supaya Gubernur juga jangan terlalu sering gonta-ganti kepala dinas,” katanya.

“Saya sarankan pada pak Gubernur itu dipertimbangkan, jangan hanya sekedar menciptakan target loyalitas anak buah, tapi progam yang akan mau dibangun itu belum selesai dieksekusi sudah di pindah, sehingga orang jadi pangling, takut mengeluarkan ide dan pikirannya karena mereka berpikir sebentar lagi paling mau dipindah lagi. Ini mempengaruhi motivasi kerja bawahan,” pungkasnya. (ndi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here