Akhir Periode Pertama, Tebusan “Tax Amnesty” Kanwil DJP Nusra Capai Rp 223 Miliar

Mataram (suarantb.com) – Menjelang berakhirnya periode pertama pemberlakuan pengampunan pajak atau tax amnesty, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra) sudah menerima setoran tebusan  pajak sebesar Rp 223 miliar dari Rp 200 miliar yang menjadi target Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kanwil  DJP Nusra,  Suparno menyebutkan  sampai pukul 17. 00 wita, jumlah tebusan yang sudah diterima Kanwil DJP Nusra telah mencapai Rp 223 miliar, melebihi target Rp 200 miliar yang sebelumnya menjadi patokan Kanwil DJP Nusra.

Iklan

Mengingat waktu batas akhir periode pertama baru akan berakhir  pada pukul 24.00 wita, tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah.

“Tadi waktu saya menyampaikan surat keterangan  ke pak Gubernur terkait beliau ikut tax amnesty, itu jumlahnya yang kita terima Rp 220 miliar, begitu pulang kesini, itu sudah Rp 223 miliar, ini kan masih jalan,” ujarnya, Jumat, 30 September 2016.

Menurut Suparno capaian ini merupakan hal positif bagi pemberlakuan pengampunan pajak atau tax amnesty di Nusa Tenggara. “Sebagaimana yang sudah saya sampaikan target gelondongan itu Rp 200 miliar, sekarang sudah tercapai Rp 223 miliar, sudah melebihi target,” katanya.

Meningkatnya pelapor yang melakukan tebusan tax amnesty merupakan hal yang positif dan pantas disyukuri. Karena merupakan catatan baik bagi perkembangan perpajakan di Indonesia secara umum dan khususnya Nusa Tenggara.

Daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya capaiannya lebih baik dari daerah ini. Justru Nusra  lebih baik mencapai 5.000 orang yang ikut tax amnesty tahap pertama.

Hal tersebut, menurut Suparno merupakan fakta yang menarik untuk perkembangan sadar pajak di Nusa Tenggara ke depan. Terkait dengan jumlah persentase pelapor tax amnesty yang sudah membuat tebusan di Kanwil DJP Nusra? Menurut Suparno baru mencapai 0,6 persen dari 710 ribu wajib pajak yang terdaftar.

“Jumlah WP kita yang wajib menyampaikan SPT  710 ribu, yang ini baru 5.000,” sebutnya.

Tetapi, lanjut Suparno, hal tersebut harus dilihat secara proporsional, karena sebagian besar wajib pajak yang harus menyampaikan setoran pajak tahunan tersebut didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai TKI dan TKW di luar negeri, yang membuat NPWP untuk menghindari fiskal luar negeri.

“Untuk Praya dan Kupang itu OP nya gede banget, tapi TKI sama TKW, kayak Lombok Tengah dan Lombok Timur  itu kan tidak sesubur Lombok Barat dan Lombok utara. Jadi  di situ kan banyak TKI nya,  kalau TKI di masa lalu kalau tidak punya NPWP harus membayar fiskal luar negeri, ya  daripada membayar dia mending urus NPWP. Setelah diurus ditinggal pergi kewajibannya nggak dipenuhi di sini, itu masih tetap kita hitung menyampaikan SPT tahunan,” jelas Suparno.

Ketika dilakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak yang sebenarnya, maka angka 0,6 persen tersebut akan jauh meningkat. (ast)