Akan Disikapi, Honorer yang Terancam Dirumahkan

Kota Bima (Suara NTB) – Ribuan Honorer yang terancam dirumahkan akibat pengalihan SMA/SMK sederajat dari daerah ke Provinsi. Akan sikapi secara serius oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bima dengan membahasnya bersama pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak Provinsi.

“Soal ini tentu akan kami sikapi dengan serius. Karena ini menyangkut orang banyak,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman SE menjawab Suara NTB, Minggu, 25 September 2016.

Iklan

Politisi PKS ini mengatakan, saat ini Ia belum mengetahui apakah dalam regulasi yang mengatur tentang pengalihan itu hanya mengakomodir Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer. Menurut dia, selama ini tenaga honorer termasuk K-2 dibiayai menggunakan APBD. Dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan lihat dulu aturannya dan ini perlu diantisipasi,” katanya.

Terpisah Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima,Syahrial Nuryadin S.Ip mengatakan meski saat ini proses pengalihan itu masih belum jelas. Namun pihaknya akan tetap mengakomodir honorer yang jumlahnya hampir ribuan itu jika suatu saat pengalihan terjadi.

“Tetap kami sikapi, meski dalam aturan tidak diakomodir. Karena ini menyangkut nasib orang banyak,” katanya.

Dia menegaskan, jika dalam aturan tidak diakomodir oleh pihak Provinsi. Pihaknya akan berupaya agar honorer itu tetap diperhatikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hanya saja harus ada regulasi yang mengikat.

“Kalau ada regulasi atau aturan meskipun itu Perbub. Pemkot Bima tetap akan memperhatikan nasib mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan guru yang berstatus honorer dan sukarela di Kota Bima terancam dirumahkan. Alasannya mereka tidak diakomodir dalam pengalihan status SMA/SMK sederajat, dari pemerintah Daerah (Pemda) ke Propinsi yang mulai dilakukan awal Bulan Oktober mendatang.

Pada saat pendaatan dan verifikasi, pemerintah pusat hanya meminta nama pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan tenaga non ASN. Dengan demikian, yang dialihkan hanya tenaga guru, administrasi dan pengawas yang sudah ASN.

Berdasarkan data di SKPD setempat, jumlah tenaga honor dan sukarela (non ASN) yang mengabdi mulai di tingakt SD/SMP/SMA/SMK sederajat hingga saat ini mencapai tujuh ribu orang. Sementara khusus untuk tenaga non ASN tingkat SMA/SMK sederajat hanya berjumlah sekitar seribuan lebih.

“Sekitar seribuan lebih tenaga non ASN ini, apakah masih menjadi kewenangan daerah atau tidak hingga kini kami belum mengetahui. Karena belum ada pembahasan,” kata Kabid Dikmen Dikpora Kota Bima, Abdul Azis, M.Pd. (uki)