Ajukan Rp300 Miliar Perbaiki Hutan

Madani Mukarom (Suara NTB/nas)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memastikan dukungan anggaran untuk tiga program prioritas di NTB dalam APBN 2022 mendatang, salah satunya program unggulan NTB Hijau. Hasil hitungan sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki hutan gundul seluas 96 ribu hektare lebih, diperkirakan sekitar Rp300 miliar.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M. Si., mengatakan pihaknya masih menyusun kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi hutan yang gundul. Termasuk di dalamnya untuk pembangunan DAM pengendali untuk mencegah erosi dan sedimentasi di daerah aliran sungai.

Iklan

“Sedang kita susun usulannya. Belum final memang. Angkanya memang naik turun, kita masih melihat. Perkirakannya kita rancang mungkin sampai Rp300 miliaran,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 28 Februari 2021.

Madani menerangkan, anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi hutan yang gundul memang cukup besar. Sehingga, tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun, tetapi bertahap tiap tahun.

Luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare. Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Dari 280.941 hektare kawasan hutan yang kritis, seluas 96.238,24 hektare lahan hutan benar-benar gundul. Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare.

Untuk rehabilitasi hutan yang gundul tahun 2022, kata Madani, maksimal sekitar 30 ribu hektare lewat dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Sedangkan dari Pemda sendiri yang akan dilaksanakan UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh NTB, sekitar 25 – 30 ribu hektare.

Madani menyebutkan, untuk rehabilitasi hutan seluas satu hektare dibutuhkan anggaran sekitar Rp15 juta. Termasuk di dalamnya untuk penyiapan sarana dan prasarana. “Selain rehabilitasi hutan, di sana itu nanti, pembuatan embung, DAM penahan, DAM pengendali untuk mengurangi erosi dan sedimentasi,” terangnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional