Ajukan 3.000 Formasi PPPK

PEMPROV NTB telah mengajukan usulan lebih dari 3.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 mendatang. Terdiri dari 1.600 formasi Guru PPPK dan 1.560 PPP Non Guru.

“Sehingga usulannya lebih dari 3.000 formasi Guru PPPK dan PPPK Non Guru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi usai menerima unjuk rasa Peringatan Hari Guru Tahun 2021 di Kantor Gubernur, Kamis, 25 November 2021.

Namun,  Nasir mengatakan usulan tersebut nantinya akan dilihat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pemerintah pusat akan melihat kemampuan keuangan daerah terkait dengan gaji.

Tahun ini, Pemprov NTB mendapatkan 4.443 formasi Guru PPPK. Hasil seleksi tahap pertama, sebanyak 1.163 guru honorer jenjang SMA/SMK yang dinyatakan lulus menjadi Guru PPPK. Bagi guru honorer yang belum lulus, Pemerintah memberikan kesempatan dua kali lagi. Yaitu seleksi tahap kedua dan ketiga.

Tahun depan, lanjut Nasir, Pemerintah kembali membuka rekrutmen Guru PPPK. Sehingga Pemda sudah mengajukan usulan formasi ke Kementerian PANRB.

“Bagi yang tidak lulus dalam selekai tahun 2021,  tahun depan kita usulkan lagi. Kita usulkan 1.600 formasi Guru PPPK. Itu permohonan usulan formasi  2022. Nanti juga ada formasi PPPK non guru kita usulkan seperti honorer tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Jumlahnya 1.560 orang,” sebutnya.

Total jumlah formasi Guru PPPK di NTB tahun 2021 sebanyak 12.229 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 4.443 formasi, Lombok Barat 1.752 formasi, Lombok Tengah 1.886 formasi , Lombok Timur 264 formasi. Kemudian, Lombok Utara 284 formasi, Kota Mataram 738 formasi,  Sumbawa 1.613 formasi, Sumbawa Barat 337 formasi, Bima 90 formasi, Dompu 642 formasi dan Kota Bima 181 formasi.

Jumlah guru honorer yang dinyatakan lulus menjadi Guru PPPK dalam seleksi tahap I di NTB sebanyak 4.195 orang. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 1.163 orang, Lombok Barat 649 orang, Lombok Tengah 760 orang, Lombok Timur 173 orang. Kemudian, Lombok Utara 160 orang, Kota Mataram 281 orang, Sumbawa 483 orang, Sumbawa Barat 136 orang, Bima 43 orang, Dompu 200 orang dan Kota Bima 147 orang. (nas)