Ajak OPD Kerja Sama, Disperkim Lobar Paparkan Potensi PAD Puluhan Miliar Belum Digarap Maksimal

Kepala Diserkim Lobar, H.L. Winengan saat memaparkan potensi pendapatan di hadapan Bupati dan Sekda Lobar, Kamis, 26 Agustus 2021. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Barat HL Winengan memaparkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu dimaksimalkan untuk ditangkap oleh OPD. Pihaknya bersedia bekerja sama dengan OPD terkait jika diajak koordinasi. Karena bagiamana pun di tengah pandemi, tidak bisa hanya mengandalkan pajak dari hotel, restoran dan hiburan karena pariwisata masih terpukul pandemi Covid-19.

Di hadapan Bupati, Sekda dan peserta rapim, Winengan mengatakan salah satu inovasi untuk memaksimalkan PAD di sektor perumahan, baik subsidi maupun komersial. Mengacu data Real Estate Indonesia (REI), selama tiga tahun terakhir (2017-2020), jumlah perumahan subsidi maupun non subsidi di Lobar sebanyak 13.854 unit. Terdiri dari rumah subsidi sebanyak 13.504 unit dan non subsidi sebanyak 350 unit.

Iklan

“Apabila ditotal dengan data di luar REI dan tanah kavlingan total rumah dari pengembang 15 ribu unit,” sebut Winengan, Kamis, 26 Agustus 2021. Dari sisi potensi pendapatan sangat besar. Mulai dari sektor PBB, jika dilakukan pendataan dengan peningkatan NJOP bisa menghasilkan PAD mencapai Rp2 miliar.

Belum lagi jika dihitung backlog kebutuhan rumah di Lobar. Diperkirakan sampai 2024, kebutuhan rumah bagi warga bisa mencapai 17.334 rumah. Mengenai hal ini, perlu kerja sama dengan PU untuk mempelajari. Ditambah lagi kebutuhan rumah kota Mataram akan banyak beralih ke Lobar. 35 persen dari backlog kota Mataram akan masuk ke Lobar. “Karena itu perlu koordinasi dengan PU,”imbuhnya.

Ditambah, PAD dari sektor meteran listrik di perumahan baik yang prabayar maupun pascabayar. Dari meteran listrik di rumah, jika dihitung 15 ribu rumah dirata-ratakan Rp 100 ribu perbulan, maka pemasukan ke daerah mencapai Rp1,8 miliar. Belum lagi bicara PJU. Jumlah PJU di Lobar sebanyak 2.028 titik yang terpasang di jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jika ditambah dengan data di luar itu, jumlah PJU yang terpasang diperkirakan sebanyak 14.949 titik.

Sedangkan perkembangan pembayaran tagihan PJU lima tahun terakhir bisa ditekan dari Rp20,9 tahun 2016. Sementara pemasukan PPJ Rp16 miliar lebih sehingga Pemda harus menambah pembayaran Rp4,9 Miliar. Melalui program meterisasi yang dilakukan, pembayaran tagihan bisa ditekan menjadi Rp16,3 miliar tahun 2020 sedangkan pemasukan PPJ bisa dinaikkan menjadi 26,4 miliar lebih.

“Sehingga pemasukan ke PAD pun mencapai Rp 10 Miliar. Tahun ini kalau tidak covid-19 maka pemasukan lebih dari itu,”ujarnya. Pendapatan ini bisa digenjot lagi apabila pemda memberikan Rp4 milar tahun 2022 untuk program meterisasi. Di mana terdapat 966 titik lampu belum dimeterisasi. Jika itu dilakukan maka pembayaran PJU bisa ditekan dan diperkirakan PPJ naik hingga Rp 30 Miliar.

“Kalau PPJ sebesar Rp 30 Miliar, dikurangi pembayaran tagihan PJU Rp10 miliar, maka tersisa Rp20 miliar untuk masuk ke daerah. Ini bisa dilakukan kalau Pemda mau menambah anggaran tahun depan,”ujarnya. Ia menghitung dari berbagai sektor PPJ, PJU, PBB dan pajak meteran listrik di perumahan ini bisa diperoleh puluhan miliar. Sehingga bisa menutupi berkurangnya pemasukan dari sektor pariwisata. Namun ia berharap ketika PAD bisa dimaksimalkan, OPD turut serta mendukung dan membantu menghasilkan PAD bisa diberikan Insentif. Insentif jangan hanya diterima oleh Bapenda. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional