Ahyar Jamin Pembangunan Kantor Walikota Tidak Ganggu Program OPD

Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan Kantor Walikota dan Graha Paripurna Dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembiayaan ini dijamin tidak akan mengganggu program organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk pembangunan Kantor Walikota berdasarkan detail engineering design (DED) membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar. Sementara, Graha Paripurna Dewan sekitar Rp40 miliar.

Pembiayaan proyek itu secara bertahap. Pada APBD 2020 dialokasikan untuk Kantor Walikota sekitar Rp60 miliar. Sementara sisanya, sekitar Rp110 miliar di APBD 2021 mendatang. Demikian pula, proyek Graha Dewan masing – masing dialokasikan Rp20 miliar di APBD 2020 dan APBD 2021.

Ekspose perencanaan program disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui, Selasa, 1 Oktober 2019 telah dilakukan di hadapan anggota DPRD Kota Mataram, Senin (30/9) malam. Pembangunan gedung yang menelan anggaran ratusan miliar itu diklaim telah masuk ke rencana pembangunan jangka menengah daerah dan harus ditindaklanjuti.

Dalam ekspose tersebut dipaparkan rencana kebutuhan anggaran serta alasan kenapa harus memiliki kantor baru yang representatif. “Mengapa tahun ini dibangun. Karena ini telah tiga tahun direncanakan,” terangnya.

Pertimbangan mengeksekusi di 2020 sambungnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi anggaran daerah serta program lain yang membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga dinilai tidak memungkinkan untuk mengeksekusi dua mega proyek tersebut.

Disampaikan Walikota, dari hasil kajian penganggaran dinilai alokasi anggaran 2020 mampu untuk mengerjakan dua proyek tersebut. Hanya saja, pembayarannya dilakukan bertahap. Dalam ekspose belum ada persetujuan apapun dari wakil rakyat. Eksekustif hanya meminta pertimbangan sekaligus sosialisasi. “Kita cuma ekspose dan minta pertimbangan Dewan saja,” terangnya.

Pola pembangunan gedung kantor dengan sistem multiyear. Dengan pola ini nantinya pihak ketiga yang membangun dengan proses pelelangan selesai. Dan, pembayaran dilakukan bertahap. Dengan kebutuhan dana otomatis menyedot APBD. Namun demikian tegas Walikota, program di OPD tidak akan terganggu. Semua program OPD tidak ada yang tidak dibiayai. (cem)