Ahyar Belum Menyerah di Golkar

Mataram (Suara NTB) – Bakal Calon Gubernur NTB yang juga Politisi Golkar, H. Ahyar Abduh menganggap kabar soal dukungan Golkar untuk H. M. Suhaili FT, SH, baru sebatas klaim sepihak. Sebab, sampai kemarin, DPP Golkar belum memberikan rekomendasi apapun di Pilkada NTB 2018.

Hal itu disampaikan Ahyar Abduh, ketika dikonfirmasi usai ia mengembalikan formulir pendaftaran di tiga partai peserta koalisi poros tengah, yakni PPP, PAN, dan PKB, Kamis, 27 April 2017.

Iklan

“Termasuk dukungan partai Golkar, itu baru klaim saja. Kalau bicara klaim, saya juga bisa mengklaim, karena saya juga kader Golkar. Kalau klaim mengklaim, kan semua partai bisa kita klaim, Gerindra saya klaim, PAN juga saya klaim,” ujarnya.

Ahyar menegaskan, Partai Golkar dalam memberikan rekomendasi dukungannya, tidak semudah yang telah disebutkan oleh sejumlah pihak selama ini. Karena Golkar memiliki mekanisme yang jelas dalam memberikan dukungannya.

“Jadi ada tahapannya dan mekanisme yang dilalui dalam memberikan rekomendasi, tidak ada serta merta didapatkan, kecuali rekomendasi ke Sulawesi Selatan, ke pak Nurdin Halid.  Arahan DPP sudah sangat jelas,  bahwa partai harus memberikan kesempatan yang sama untuk dapat dukungan Golkar, baik kader maupun non kader,” ujar Ahyar.

Maka dari itu, sampai detik ini Ahyar mengaku, masih tetap optimis bahwa ia juga akan bisa mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Karena ia meyakini, partai Golkar sebagai partai modern, dalam memberikan dukunganya, akan mempertimbangkan peluang menang.

“Jadi saya juga untuk pegang SK (Rekomendasi dukuang DPP) kemungkinannya selalu ada. Karena itu ditentukan lewat survei, dan partai lain juga lewat survei,” ucapnya.

Ahyar menilai, dinamika di internal Golkar yang saat ini tengah terjadi di DPP setelah pencekalan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, sangat berpeluang membawa pengaruh besar terhadap konstalasi politik di daerah. Terutama, dalam penentuan arah dukungan di Pilkada. Menurutnya, hal itu bisa saling terkait satu sama lainnya.

“Saya sebenarnya tidak masuk ke wilayah itu, tapi namanya politik tidak ada yang tidak terkait, semua saling kait mengkait. Pasti ada hubungannya, karena dia saling mempengruhi, bahkan sampai daerah, termasuk terhadap kebijakan pilkada. Karena sekali lagi itu namanya jaring politik yang saling terhubung, itu namanya anatomi politik,” tegas Ahyar. (aan/ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here