Ada Sanksi, Tak Pecat ASN Mantan Napi Korupsi

Asisten I Setda NTB,M. Agus Patria (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Eksekusi Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditindaklanjuti berbeda-beda di NTB. Pemprov NTB dan sejumlah kabupaten/kota tak melakukan pemecatan terhadap ASN mantan napi korupsi tetapi merumahkan mereka dan tak digaji sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, ada juga Pemda yang memecat langsung ASN mantan napi korupsi, seperti Pemkot Mataram. Berdasarkan SKB tersebut, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian daam hal ini gubernur dan bupati/walikota yang tak melakukan pemecatan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iklan

Dikutip dari laman menpan.go.id, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH menyebutkan hasil monitoring dan evaluasi SKB Mendagri, Men PANRB dan BKN. SK pemberhentian dengan tidak hormat yang sudah ditetapkan 480 SK, baik instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan data BKN.

Ia menyebutkan, data BKN sebanyak 2.357 PNS/ASN terlibat tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 PNS bekerja aktif di Pemda kabupaten/kota dan 342 PNS bekerja di pemerintah provinsi. Sedangkan 98 PNS bekerja di kementerian/lembaga.

Ia menjelaskan dasar hukum penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi bagi ASN mantan napi korupsi. Yakni PP No.48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Dan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.

Widodo mengatakan tujuan terkait SKB tersebut adalah Pemda segera menindaklanjuti SKB karena merupakan bukti keseriusan. Dalam hal Pemda tidak menindaklanjuti maka Pemerintah Pusat/BKN melakukan ambil alih sesuai dengan kewenangan.

Ia mengatakan, kepada daerah yang sudah menindaklanjuti diberi apresiasi. Sedangkan bagi yang belum menindaklanjuti SKB tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Widodo mengatakan, hak setiap warga negara mengajukan keberatan dan upaya hukum sebagai bagian dari negara demokrasi.

Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 6 Januari 2019 siang mengatakan, Pemprov sudah menindaklanjuti SKB Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN tersebut meskipun tidak dilakukan pemecatan dengan tidak hormat secara definitif. Tetapi Pemprov sudah menghentikan pembayaran gaji ASN mantan napi korupsi sejak awal Januari ini.

‘’Dengan menghentikan gaji mereka itu, dengan dirumahkan kita sudah tindaklanjuti. Kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung juga. Karena sebagian ASN itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan judicial review. Tapi tetap kita laksanakan, cuma kita tak keluarkan SK defenitif, sampai menunggu putusan MK,’’ kata Agus.

Meskipun belum dikeluarkan SK pemecatan, Agus mengatakan gubernur telah mengambil kebijakan menghentikan sementara pembayaran gaji ASN mantan napi korupsi yang ada di lingkup Pemprov NTB. Dijelaskan, Pemprov menghormati proses hukum yang sedang dilakukan sebagian ASN di MK.

Kalaupun ASN tersebut nanti dimenangkan MK, maka posisinya akan dikembalikan lagi. Jika gugatan mereka ditolak MK maka daerah atau negara tak rugi. Karena gaji mereka dihentikan sementara sejak Januari sampai adanya putusan MK.

“Kita mengambil jalan tengah yang terbaik. Kita juga harus mempertimbangkan rasa keadilan pada kawan-kawan yang sedang berjuang. Kita menindaklanjuti SKB tiga menteri dengan cara kita, pertimbangan itu,’’ imbuhnya.

Bagi Pemda yang melakukan pemecatan langsung seperti Kota Mataram, kata Agus, langkah yang tersebut tidak salah. Tetapi kebijakan yang diambil Pemprov dan sejumlah Pemda kabupaten/kota merupakan langkah arif menindaklanjuti SKB tersebut dan  menghormati ASN  yang memperjuangkan judicial review di MK. Data BKD NTB, sebanyak 72 ASN mantan napi korupsi se – NTB telah dirumahkan per 1 Januari 2019.

Terpisah, Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Arie Santo mengatakan kepala daerah yang tidak melakukan pemecatan kepada ASN mantan napi korupsi, patut dipertanyakan semangat pemberantasan di suatu daerah. Terlepas adanya SKB Mendagri, Men PANRB dan BKN, seharusnya kepala daerah memecat ASN yang merupakan mantan napi korupsi.

“Dengan dipecat, itu bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum ASN lain yang mungkin sudah punya niatan melakukan korupsi atau apa. Setidaknya ini bagian dari tindakan disiplin yang harus dilakukan, diambil oleh pimpinan daerah,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 6 Januari 2019 siang.

Meskipun saat ini ada judicial review yang dilakukan ASN ke MK. Namun, ASN mantan napi korupsi harus dipecat. Kepala daerah yang tak melakukan pemecatan padahal sudah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dikatakan tak pro terhadap pemberantasan korupsi. (nas)