Ada Penyimpangan Administrasi Dana Operasional BPSDM

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan penggunaan dana operasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang sebelumnya diusut Kejati NTB, diselesaikan secara administrastif. Inspektorat Provinsi NTB menemukan masalah  administrasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi penyelesaian secara administrasi pula.

‘’Jadi ada kekeliruan administrasi. Jumlahnya mencapai Rp 190 juta,’’ sebut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si kepada Suara NTB, Rabu 5 Desember 2018.

Iklan

Sesuai Pasal 385 Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjabarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP dan APH,  atas temuan itu diminta dilakukan pemulihan dengan penyelesaian potensi kerugian negara.  Dalam pasal 18 PKS itu, diberikan kesempatan 60 hari untuk menindaklanjuti temuan. Akhirnya ditindaklanjuti pihak BPSDM.

‘’Sudah kami minta dikembalikan dan sekarang tersisa Rp 4 juta,’’ sebutnya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Kejati NTB, terkait penggunaan dana operasional BPSDM tahun 2017 dengan indikasi kerugian negara ratusan juta rupiah. Selain memenuhi panggilan Kejaksaan, pihak BPSDM juga diklarifikasi Inspektorat untuk proses penanganan sebagai APIP. Hasil investigasi Irbansus Inspektorat NTB, ditemukan masalah administrasi.

Ditambahkan Irbansus Inspektorat NTB, GP Aryadi, ditemukan kelebihan pembayaran untuk sejumlah item kegiatan. Seperti pembayaran hotel, pembayaran honor, penyewaan hotel.

‘’Ada kelebihan pembayaran, sehingga oleh penyedia diberi kesempatan untuk pengembalian,’’ jelasnya.  Hasil penelusuran,  tidak ditemukan ada indikasi kerugian negara yang mengarah ke tindak pidana. Belum dilihat ada mensrea atau niat jahat dari para pejabat di BPSDM untuk menilep uang daerah. ‘’Kalau ini fiktif, ada mensreanya. Tapi kegiatannya ada, jadi tidak fiktif. Hanya memang ada kelebihan kelebihan pembayaran tadi,’’ paparnya.

Bagaimana dengan proses di Kejaksaan? Ditambahkan GP Aryadi, tetap akan ditindaklanjuti. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan atas temuan tersebut sebagai bahan proses sebagai APH. Namun untuk ini, berlaku PKS soal penyelesaian secara administrasi.

‘’Nanti tetap Kejaksaan akan panggil kita untuk menanyakan bagaimana pola penghitungan kerugian dan rekomendasi pengembaliannya,’’ katanya. (ars)